Polda Sumsel Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional Lewat Penindakan BBM Ilegal

PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Prioritas Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan energi nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui penegakan hukum tegas terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) ilegal, sekaligus mendorong tata kelola sumur minyak rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan.

​Langkah strategis tersebut dipaparkan dalam konferensi pers yang digelar di UPPKB Kertapati (Terminal Timbangan Kramasan), Palembang, pada Senin (27/7/2026).

​

​Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

​Acara tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para pemangku kepentingan utama, di antaranya:

​Dr. Apriyadi, M.Si. (Asisten I Pemprov Sumsel, mewakili Gubernur Sumsel)

​Brigjen TNI Junaidi M., S.Sos., M.Si. (Kapoksahli Pangdam II/Sriwijaya, mewakili Pangdam II/Sriwijaya)

​Perwakilan Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

​Bambang Dwi Juniarto (Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel)

​Ayub Ritto (Manager Regional Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel)

​

Siti Fauzia (Area Manager CSR Pertamina Patra Niaga RU III)

​

Kombes Pol. Feri Handoko Soenarso, S.I.K., M.H. (Irwasda Polda Sumsel)

​

Kombes Pol. Sonny Mahar Budi Adityawan, S.I.K., M.H. (Kapolrestabes Palembang)

​

Serta Pejabat Utama Polda Sumsel, para Kapolres jajaran, dan sekitar 100 tamu undangan.

​

​Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa penegakan hukum ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan solusi nyata bagi masyarakat melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Regulasi tersebut mengatur legalisasi pengelolaan sumur rakyat dan sumur tua melalui koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun UMKM. Proses ini wajib melalui verifikasi oleh SKK Migas, di mana hasil produksinya kemudian disalurkan secara resmi kepada PT Pertamina.

​"Ini merupakan bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan dalam menindaklanjuti dan mendukung program ketahanan energi Bapak Presiden. Yang sebelumnya ilegal kini diberikan solusi untuk menjadi legal melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Namun terhadap pihak-pihak yang tetap melakukan perdagangan maupun pengelolaan BBM secara ilegal, kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas," tegas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

​

​Sepanjang Januari hingga Juli 2026, jajaran Polda Sumsel berhasil mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan kejahatan sektor migas:

​Jumlah Kasus: 96 laporan polisi

​Tersangka: 129 orang

​Barang Bukti Minyak: 1.281.864 liter berbagai jenis

​Kendaraan Operasional Disita: 107 unit

​Status Penyelesaian Perkara:

​P-21 (Lengkap): 26 perkara

​Tahap II: 24 perkara

​

​Dalam konferensi pers tersebut, turut ditampilkan 50 unit kendaraan barang bukti yang terdiri atas 9 kendaraan roda empat, 25 kendaraan roda enam, dan 16 unit truk tronton roda sepuluh.

​Selain itu, Polda Sumsel juga mengungkap 11 kasus illegal refinery (penyulingan ilegal) dengan 13 tersangka serta mengamankan 125.320 liter minyak. Operasi penindakan di wilayah Musi Banyuasin bahkan sempat diwarnai upaya pelaku menghilangkan barang bukti, yang mengakibatkan empat unit kendaraan terbakar di lokasi penyulingan.

​Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi lintas instansi.

​

"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, SKK Migas, Pertamina, dan seluruh instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan tata kelola energi berjalan aman, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Selatan," ujarnya.

​Ke depan, Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan berkala. Melalui langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum yang konsisten, stabilitas pasokan energi nasional dapat terjaga, kepentingan masyarakat terlindungi, serta iklim investasi di Bumi Sriwijaya tetap kondusif. (Agus)