Warga Keluhkan Status Kepesertaan BPJS Kesehatan Pemkot Metro

METRO – Sejumlah warga di Kota Metro mengeluhkan kendala terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah (Penerima Bantuan Iuran/PBI), baik melalui skema Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Permasalahan ini dilaporkan mulai mencuat pada awal tahun 2026. Senin (22/06/2026)

​Keluhan datang dari berbagai wilayah di Kota Metro, salah satunya warga dari Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara. Warga mendapati status kepesertaan mereka yang sebelumnya aktif, secara tiba-tiba berubah menjadi non-aktif. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan saat membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan (faskes).

​Salah seorang warga yang terdampak menceritakan pengalamannya saat mendatangi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro untuk mencari solusi. Ia berharap kepesertaan keluarganya dapat diaktifkan kembali agar bisa segera mendapatkan layanan di Puskesmas.

​Namun, ia justru mendapatkan informasi bahwa saat ini pemerintah daerah belum dapat mengakomodasi pengaktifan kembali status kepesertaan PBI tersebut. Pihaknya justru diarahkan untuk beralih ke skema BPJS Kesehatan mandiri.

​"Kami sempat bingung. Saat ingin berobat ke Puskesmas, pihak fasilitas kesehatan meminta agar BPJS diaktifkan terlebih dahulu. Namun, saat kami konfirmasi ke dinas terkait, informasinya bantuan pemerintah belum bisa diaktifkan dan diarahkan mandiri," ujar warga tersebut.

​Ketidakpastian status kepesertaan ini menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan sangat bergantung pada layanan kesehatan gratis melalui skema PBI.

​Banyak warga khawatir bahwa kendala administratif ini akan menghambat akses mereka untuk mendapatkan pelayanan medis dasar, baik di Puskesmas maupun rujukan ke rumah sakit. Bagi keluarga kurang mampu, kewajiban untuk membayar iuran mandiri menjadi beban ekonomi baru yang berat.

​

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya transparansi informasi dari instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial Kota Metro, mengenai penyebab penonaktifan massal tersebut.

​Warga sangat mengharapkan adanya solusi konkret dari Pemkot Metro, mengingat jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus tetap terjaga keberlangsungannya.

Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan teknis di balik penonaktifan status kepesertaan PBI tersebut maupun langkah tindak lanjut yang akan diambil untuk membantu warga terdampak. (Rizky)