Antisipasi Kenaikan Harga, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi

Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus memantau dinamika Indeks Perkembangan Harga (IPH) guna mengantisipasi volatilitas harga komoditas pokok. 

Langkah antisipatif ini diperkuat melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Liza Derni, dari Command Center Lt. II Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/6/2026). 

Rakor yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini menyoroti tren kenaikan IPH di minggu ketiga Juni 2026 di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga komoditas pangan utama seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama terhadap perubahan IPH nasional. Selain itu, tren kenaikan harga beras medium dan premium turut menjadi catatan penting yang memerlukan atensi serius dari pemerintah daerah. 

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam arahannya menekankan perlunya kolaborasi intensif antara kepala daerah dan Bulog, terutama di kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. 

"Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui TPID untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait gerakan menanam cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran," tegas Tomsi Tohir. 

Menanggapi tantangan distribusi di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Perdagangan didorong untuk memfasilitasi logistik bawang putih agar pasokan dapat langsung diarahkan ke hub seperti Makassar atau Balikpapan. Langkah ini diharapkan mampu menekan ongkos distribusi sehingga harga di tingkat masyarakat dapat lebih terjangkau. 

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan berbagai aksi strategis untuk stabilisasi harga pangan. Salah satunya adalah skema penyaluran komoditas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mengintegrasikan peternak lokal sebagai pemasok telur dan daging ayam ras. 

Upaya stabilisasi ini juga didukung dengan realisasi penyaluran beras SPHP yang hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359.000 ton, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang masif dilakukan di berbagai provinsi untuk menjaga aksesibilitas pangan bagi masyarakat. 

Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berkomitmen untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dengan kondisi riil di lapangan. Dengan sisa waktu satu minggu sebelum memasuki Juli, koordinasi lintas sektoral akan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, khususnya komoditas yang mengalami fluktuasi harga cukup tinggi di wilayah Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).