Dugaan Pungutan Liar Penjualan LKS di SMPN 13 Krui, Wali Murid Minta Inspektorat Audit Dana BOS

PESISIR BARAT, Kysanews.com – Sejumlah wali murid SMPN 13 Krui mengeluhkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS). Dugaan praktik tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2025.

​Berdasarkan keterangan perwakilan wali murid yang enggan disebutkan namanya, setiap siswa diwajibkan membeli LKS dengan harga Rp15.000 per buku. Dalam satu semester, setiap siswa diwajibkan membeli 10 buku LKS.

​"Kami menyadari adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya bisa meng-cover kebutuhan tersebut. Namun, pihak sekolah tetap membebankan biaya LKS kepada siswa. Selain itu, ada juga iuran untuk pembelian sapu sebesar Rp5.000 per siswa," ungkap wali murid tersebut.

​Saat dikonfirmasi terkait dugaan tersebut, Kepala SMPN 13 Krui berinisial DW membenarkan adanya kebijakan penjualan LKS sebesar Rp15.000 per buku. Namun, ia membantah adanya paksaan dalam transaksi tersebut.

​"Memang benar kami menarik biaya Rp15.000 per buku. Namun, bagi yang tidak menebus, diperbolehkan untuk memfotokopi saja, jadi tidak ada paksaan," ujar DW saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (22/6/2026).

​Saat ditanya mengenai jumlah siswa, DW menyebutkan total anak didik di SMPN 13 Krui berjumlah 348 siswa. Dalam kesempatan yang sama, DW menjelaskan bahwa saat ini ia sedang berada di Bandar Lampung karena urusan keluarga.

​Menanggapi polemik ini, para wali murid mendesak pihak terkait, khususnya Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, untuk segera melakukan investigasi dan audit mendalam terhadap pengelolaan dana BOS di SMPN 13 Krui.

​"Kami meminta dinas terkait turun tangan melakukan audit. Jika ditemukan adanya indikasi korupsi maupun pungli, kami berharap persoalan ini ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tercipta transparansi di lingkungan sekolah," tegas narasumber tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan wali murid tersebut.

​Pewarta: M. Sahiri