Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Permudah Perizinan dan Berantas Tambang Ilegal di Tegal

TEGAL - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan proses perizinan di sektor strategis. Dalam rangka mendorong pelayanan perizinan yang lebih efektif di wilayah eks-Karesidenan Pemalang yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Tegal pada Senin (22/6/2026).

Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada optimalisasi layanan perizinan di sektor perikanan serta pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola perizinan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai upaya menekan maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pertambangan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui sistem perizinan yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan, pemerintah ingin memastikan kegiatan usaha berjalan secara legal, mendukung kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mendorong digitalisasi pelayanan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sehingga proses pengajuan izin menjadi lebih cepat, mudah dipantau, dan memiliki kepastian hukum. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaku usaha dapat mengikuti setiap tahapan perizinan secara transparan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses administrasi.

Sejumlah pelaku usaha di wilayah Tegal dan sekitarnya menyambut baik peningkatan pelayanan tersebut. Mereka menilai kehadiran layanan perizinan dari pemerintah provinsi memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, memangkas birokrasi, serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha, khususnya di sektor perikanan dan pertambangan MBLB.

Melalui kunjungan kerja ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap pelayanan perizinan di wilayah eks-Karesidenan Pemalang semakin optimal sehingga mampu mendukung iklim investasi yang sehat, menekan praktik usaha ilegal, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan dan pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah. (SWN)