Kontraktor Lokal Bertanya-tanya, Mengapa Paket Proyek Lampung Timur Disebut Berputar di Pihak Tertentu?

LAMPUNG TIMUR | KYSA NEWS— Dugaan pengondisian proyek pemerintah di Kabupaten Lampung Timur mencuat. Sejumlah kontraktor lokal mempertanyakan pola distribusi paket pekerjaan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.

Sorotan mengarah pada sosok berinisial MP yang disebut-sebut memiliki peran dalam sejumlah tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan, penentuan konsultan hingga pelaksanaan proyek.

Informasi tersebut juga menyebut adanya sosok berinisial AP yang diduga berperan dalam pelaksanaan pembagian paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Lampung Timur.

Namun, sejauh ini belum ada bukti resmi yang membuktikan bahwa MP maupun AP melakukan pengaturan proyek sebagaimana tudingan tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih perlu diuji melalui data pengadaan dan klarifikasi dari pihak terkait.

Seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, muncul anggapan di kalangan kontraktor bahwa akses terhadap pekerjaan pemerintah di Lampung Timur tidak sepenuhnya terbuka.

“Semua sudah ada jalurnya. Perencanaan, pengawasan, sampai pelaksanaan sudah dikunci. Kalau tidak lewat dia, susah dapat proyek,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (3/10/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diuji, bukan sekadar dipercaya. Sebab, dugaan pengondisian pengadaan semestinya dapat ditelusuri melalui rekam jejak tender, perusahaan pemenang, nilai kontrak, konsultan yang digunakan, serta pola kemenangan perusahaan pada sejumlah OPD.

Jika data menunjukkan perusahaan tertentu berulang kali memenangkan paket di berbagai OPD, kondisi tersebut dapat menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Persoalan tersebut juga memunculkan keresahan di kalangan pengusaha lokal. Mereka mempertanyakan apakah seluruh perusahaan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses pengadaan pemerintah.

“Bagaimana pengusaha daerah mau hidup kalau paket sudah diarahkan ke orang tertentu terus?” kata sumber tersebut.

Keluhan itu tentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya monopoli. Namun, tudingan tersebut layak dijawab dengan data terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.

Transparansi menjadi penting karena proyek pemerintah menggunakan anggaran negara. Publik berhak mengetahui bagaimana paket pekerjaan direncanakan, dilelang, dimenangkan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Salah satu pekerjaan yang turut disebut dalam informasi tersebut adalah proyek di RSUD KH Ahmad Hanafiah. Proyek itu dikaitkan dengan laporan ke Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan pengondisian dan mark up.

Kendati demikian, keterkaitan antara proyek tersebut dengan MP maupun AP belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia. Tidak tepat menyimpulkan adanya hubungan sebelum terdapat bukti atau keterangan resmi dari lembaga berwenang.

Sumber lain menyebut MP memiliki kedekatan dengan Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah dan suaminya yang dikenal dengan sapaan Ilung.

“MP ini punya kedekatan dengan bupati dan suaminya,” ujar sumber tersebut.

Klaim mengenai kedekatan tersebut juga belum cukup untuk membuktikan adanya intervensi dalam proses pengadaan. Kedekatan personal, apabila memang ada, berbeda dengan bukti keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pengaturan proyek pemerintah.

Karena itu, pertanyaan publik kini lebih spesifik: bagaimana pola distribusi proyek di setiap OPD, perusahaan mana yang memenangkan paket secara berulang, siapa konsultan perencana dan pengawasnya, serta apakah seluruh proses telah berjalan sesuai aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab melalui data, bukan sekadar bantahan atau tudingan.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Pemkab Lampung Timur, Bupati Ela Siti Nuryamah, MP, dan AP belum memperoleh tanggapan resmi.

Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap tudingan juga perlu diuji melalui bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. (MNP)