Rohul Dorong Integrasi Perkebunan dan Peternakan untuk Perkuat Ekonomi Masyarakat

ROKAN HULU — Penguatan sektor perkebunan dan peternakan menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara terpadu dengan sektor peternakan.

Hal tersebut mengemuka dalam Talk Show “Surambi Nogori Bupati Menyapa” dengan tema “Petani Sejahtera, Peternak Berdaya: Menuju Rokan Hulu sebagai Sentra Perkebunan dan Peternakan Unggul,” pada Kamis (17/09/2026). Talk show tersebut menghadirkan narasumber Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu CH. Agung Nugroho, S.T.P., M.M., Dekan Pertanian UPP Al Muzafri, S.T.P., M.Si.  serta Askep PT SAI Dicky Hervanur.

Dalam dialog tersebut, Syafaruddin Poti menekankan pentingnya penguatan kelompok tani dan kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Menurutnya, kelembagaan petani yang kuat dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat, termasuk dalam menghadapi persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Ia juga mendorong agar sektor perkebunan tidak hanya bergantung pada hasil sawit. Salah satu peluang yang dinilai dapat dikembangkan adalah integrasi perkebunan dengan peternakan.

“Ke depan kita ingin perkebunan dan peternakan bisa terintegrasi. Hasil samping dari kelapa sawit dapat dikaji untuk dimanfaatkan sebagai pakan, kemudian kotoran ternak bisa menjadi pupuk organik untuk tanaman. Jadi ada siklus yang saling menguntungkan,” ujar Syafaruddin Poti.

Ia berharap pengembangan konsep tersebut dapat mulai diperkuat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian, sehingga pemanfaatan hasil samping perkebunan sebagai pakan ternak memiliki dasar penelitian yang jelas dan dapat diterapkan secara tepat oleh masyarakat.

“Kalau petani berjalan sendiri-sendiri, posisi tawarnya tentu berbeda. Karena itu kelompok tani harus diperkuat. Dengan kelompok yang kuat, komunikasi, pendampingan dan kerja sama dengan perusahaan akan lebih mudah dilakukan,” tambahnya.

Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan sumber pendapatan tambahan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap satu komoditas, terutama ketika terjadi perubahan harga sawit.

Sementara itu, CH. Agung Nugroho menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penataan dan pendataan sektor perkebunan, termasuk persoalan lahan yang teridentifikasi berada di dalam kawasan hutan. Proses tersebut dilakukan melalui identifikasi lapangan, pemasangan penanda, klarifikasi dengan pihak terkait hingga penyusunan data dan berita acara termasuk melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

“Yang menjadi perhatian kita bukan hanya perusahaan. Masyarakat, kelompok tani dan kelembagaan perkebunan juga harus mendapatkan kepastian dan pendampingan dalam proses penataan ini,” kata Agung

Menurut Agung, penyelesaian persoalan perkebunan membutuhkan komunikasi yang terbuka antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat dibahas berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah terus mendorong agar persoalan kemitraan ini diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi. Yang kita harapkan adalah masyarakat mendapatkan manfaat dan perusahaan juga dapat menjalankan usahanya dengan baik,” jelasnya.

Dari sisi dunia usaha, Askep PT SAI, Dicky Hervanur menyampaikan bahwa integrasi perkebunan dan peternakan memiliki potensi untuk dikembangkan di Rokan Hulu. Hasil samping industri kelapa sawit, menurutnya, dapat menjadi salah satu bahan pakan ternak setelah melalui kajian dan pengolahan yang tepat.

“Potensinya ada, tetapi tentu harus melalui kajian. Kalau hasil samping perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan, maka nilai ekonominya bisa bertambah,” kata Dicky.

Dicky juga menyinggung data pertanian dan peternakan yang menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas perkebunan cukup besar juga memiliki potensi populasi ternak. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa integrasi antara kedua sektor memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut.

Menurutnya, pemanfaatan limbah atau hasil samping perkebunan sebagai pakan dapat mengurangi biaya tertentu dalam usaha peternakan. Sementara kotoran ternak dapat dikembalikan ke lahan sebagai bahan pupuk organik.

Dicky menilai pengembangan sektor tersebut perlu dibarengi peningkatan pengetahuan petani dan keterlibatan generasi muda. Edukasi serta penerapan teknologi menjadi penting agar potensi perkebunan dan peternakan dapat dikelola secara lebih produktif.

Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan arah tersebut. Pemerintah berperan dalam kebijakan, pendampingan dan fasilitasi. Perusahaan melalui kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan, sementara masyarakat dan kelompok tani menjadi pelaku utama di lapangan.

Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, kelompok tani dan dunia usaha, pengembangan perkebunan dan peternakan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah baru bagi masyarakat Rokan Hulu. Penguatan kelembagaan petani, kemitraan yang sehat, diversifikasi usaha serta integrasi menjadi bagian penting dalam mendorong Rokan Hulu menuju sentra perkebunan dan peternakan yang lebih unggul. (Jurn/DR)