Dugaan Pungutan Rp150 Ribu di SMA Negeri 2 Buay Pemaca Disorot

MUARADUA, KYSA NEWS — Dugaan adanya pungutan kepada wali murid untuk mendukung pembangunan ruang kelas di SMA Negeri 2 Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), menjadi perhatian masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah wali murid diminta memberikan sumbangan sebesar Rp150.000 yang disebut diperuntukkan bagi pembangunan tiga ruang kelas. Bangunan tersebut dikabarkan menggunakan material sederhana berupa kayu, berdinding papan, dan beratapkan seng.

Dugaan pungutan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait sumber pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana sekolah serta mekanisme pengumpulan dana dari wali murid.

Selain persoalan pembangunan ruang kelas, masyarakat juga mempertanyakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 2 Buay Pemaca. Beredar informasi mengenai besaran anggaran BOS yang disebut mencapai lebih dari Rp700 juta pada tahun 2026.

Namun, informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi sekolah maupun instansi terkait. Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi sarana pembelajaran di sekolah juga menjadi perhatian. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat peserta didik yang disebut harus mengikuti kegiatan belajar di area teras atau samping ruang kelas karena keterbatasan ruangan.

Salah seorang guru honorer, A. Meyata, membenarkan bahwa pembangunan ruang kelas tersebut dilakukan dengan menggunakan sumbangan dari wali murid. Ia juga menyampaikan bahwa jumlah peserta didik pada tahun 2026 mengalami peningkatan dan diperkirakan mencapai sekitar 480 siswa.

Peningkatan jumlah peserta didik tersebut tentunya perlu diimbangi dengan ketersediaan ruang belajar dan sarana pendidikan yang memadai agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Saat dikonfirmasi wartawan mengenai sejumlah persoalan tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Buay Pemaca, Ruslan Ridwan, belum memberikan keterangan resmi secara rinci terkait dugaan pungutan, pembangunan ruang kelas, maupun pengelolaan Dana BOS tahun 2026.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala SMA Negeri 2 Buay Pemaca maupun pihak sekolah untuk menjelaskan mekanisme sumbangan wali murid, dasar pelaksanaan pembangunan ruang kelas, serta penggunaan anggaran sekolah.

Mengingat Ruslan Ridwan juga disebut menjabat sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di lingkungan pendidikan Kabupaten OKU Selatan, masyarakat berharap pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut dapat berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan pengecekan langsung ke SMA Negeri 2 Buay Pemaca untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana serta mekanisme pembiayaan pembangunan ruang kelas.

Selain itu, apabila terdapat laporan atau indikasi yang memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi sesuai kewenangannya terhadap pengelolaan Dana BOS dan sumber pembiayaan pembangunan sekolah.

Pemeriksaan, jika dilakukan, diharapkan mencakup dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban Dana BOS, transaksi dan rekening sekolah, sumber pembiayaan pembangunan, serta kondisi fisik sarana dan prasarana.

Langkah tersebut penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjamin peserta didik memperoleh fasilitas pembelajaran yang aman dan layak.

Catatan Redaksi: Seluruh informasi mengenai dugaan pungutan dan pengelolaan Dana BOS dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah maupun pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab. (Agus/Dedi)