Dugaan Pembagian Paket di Dinas PU Lampung Timur Dipertanyakan, Pengamat Minta Dokumen dan Proses Pengadaan Dibuka

LAMPUNG TIMUR  | KYSA NEWS — Dugaan adanya pembagian paket pekerjaan kepada kontraktor tertentu mencuat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Timur.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah paket pekerjaan diduga diarahkan kepada kontraktor tertentu melalui ajudan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Lampung Timur, Priadiartha Ramadheni.

Dugaan tersebut disebut menimbulkan keresahan di kalangan kontraktor. Sejumlah pelaku usaha dikabarkan mempertanyakan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang dinilai tidak merata.

Selain itu, muncul informasi mengenai adanya kontraktor yang diduga memperoleh lebih dari satu paket pekerjaan. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan kedekatan antara kontraktor tertentu dengan pihak di lingkungan Plt Kadis PU.

Namun, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran. Untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen serta seluruh tahapan proses pengadaan.

Salah seorang sumber yang mengetahui kondisi internal Dinas PU Lampung Timur mengatakan, dugaan pembagian paket tersebut disebut dilakukan melalui ajudan Plt Kadis PU.

Menurut sumber itu, Priadiartha Ramadheni belakangan disebut tidak sering berada di kantor. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sejumlah urusan terkait pekerjaan lebih banyak ditangani oleh ajudannya.

“Memang jarang ngantor dia. Jadi yang membagikan proyek justru ajudannya,” kata sumber tersebut, Kamis (24/9/2026).

Sumber yang sama menyebut persoalan itu telah menjadi keluhan sejumlah kontraktor.

“Yang mengeluh banyak. Ada kontraktor yang tidak mendapatkan kesempatan, sementara yang dekat bisa mendapatkan lebih dari satu paket,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik Bayu Hendrik Fulama, SH, mengatakan dugaan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dari sisi transparansi dan integritas proses pengadaan.

“Kalau memang terdapat pembagian paket pekerjaan berdasarkan kedekatan atau intervensi pihak tertentu, tentu hal itu harus diperiksa secara serius. Proses pengadaan pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bayu, Minggu (27/9/2026).

Menurut Bayu, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat siapa kontraktor yang mendapatkan pekerjaan. Dokumen pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia, pemenang pekerjaan, hingga kemungkinan hubungan antara penyedia dan pihak yang terlibat juga perlu diperiksa.

“Jangan sampai persoalan baru diketahui setelah pekerjaan berjalan atau setelah muncul persoalan kualitas. Pengawasan seharusnya dilakukan sejak tahap perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima,” ujarnya.

Ia menambahkan, aparat pengawasan internal maupun aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi tersebut apabila ditemukan bukti atau indikasi pelanggaran.

Meski demikian, Bayu menekankan bahwa kontraktor yang memperoleh lebih dari satu paket tidak serta-merta dapat dianggap melakukan pelanggaran.

“Pemberian lebih dari satu paket kepada seorang kontraktor, misalnya, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran tanpa melihat jenis pengadaan, nilai pekerjaan, persyaratan paket, serta ketentuan yang berlaku,” katanya.

Karena itu, ia menilai transparansi dokumen dan proses menjadi hal penting untuk memastikan apakah seluruh tahapan pengadaan telah berjalan sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas PU Lampung Timur maupun

Priadiartha Ramadheni terkait dugaan tersebut.

Pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna menjaga pemberitaan tetap berimbang. (MNP)