Fraksi Golkar DPRD Tebo Dorong Penempatan Dana BLUD RSUD ke Bank Jambi

TEBO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tebo mendesak Pemerintah Kabupaten Tebo untuk memprioritaskan penempatan dana simpanan (deposito) dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo ke Bank Jambi.

​Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat permodalan Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan dividen bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo selaku pemegang saham.

​"Mekanisme bagi hasil maupun bentuk kerja sama lainnya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar juru bicara Fraksi Partai Golkar, H. Ngatiran, S.E., saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Aula Utama DPRD Tebo, Senin (6/7/2026).

​

​Selain menyoroti pengelolaan dana, Fraksi Golkar menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo. Sorotan ini merujuk pada masih adanya temuan pasien yang memilih pulang paksa. Manajemen rumah sakit didesak untuk terus meningkatkan mutu pelayanan guna memulihkan serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

​

​Dalam bidang pembangunan, Fraksi Golkar meminta Bapperida meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

​Terkait infrastruktur, fraksi ini mengingatkan urgensi percepatan pembangunan Jalan 13 Desa Perintis di Kecamatan Rimbo Bujang. Jalan tersebut dinilai sebagai akses vital bagi perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong lebih proaktif dalam menjemput pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.

​

​Beberapa poin krusial lain yang disampaikan Fraksi Golkar meliputi:

​Penyesuaian Tarif PDAM: Mendukung penyesuaian tarif PERUMDA Tirta Muaro sesuai Peraturan Gubernur Jambi, namun meminta Pemerintah Kabupaten Tebo segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) dengan tetap mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat.

​Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, dan pengembangan sektor ekonomi potensial.

​Investasi dan Digitalisasi: Setiap investasi baru diharapkan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM serta akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik.

​Pendidikan dan Perlindungan Anak: Menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pesantren. Fraksi Golkar mengapresiasi langkah Polres Tebo dalam penegakan hukum dan meminta pemkab memperketat pengawasan serta pendidikan karakter di lingkungan sekolah maupun pesantren.

​

​Pada penutup pandangan akhirnya, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tebo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025. Meski demikian, mereka menegaskan agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti demi menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

​Reporter: Fajry Rilex