Warga Desa Pulau Duku Pertanyakan Realisasi Pengadaan Ternak Sapi Tahun 2025

MUARADUA, OKU SELATAN – Masyarakat Desa Pulau Duku, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Warga menyoroti dugaan ketidaksesuaian realisasi program ketahanan pangan, khususnya terkait pengadaan hewan ternak sapi yang bersumber dari anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

​Berdasarkan informasi yang diperoleh, program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari pagu Dana Desa tahun 2025 dialokasikan untuk pengadaan dua ekor sapi. Namun, hingga pertengahan tahun 2026, warga mengaku tidak menemukan bukti fisik maupun pembagian bantuan ternak tersebut kepada kelompok tani di desa setempat.

​"Setahu kami, tidak pernah ada pengadaan sapi, apalagi sampai dibagikan kepada kelompok tani. Sampai saat ini, bantuan tersebut tidak pernah ada wujudnya," ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (13/06/2026).

​Selain persoalan tersebut, warga juga mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi publik oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan. Hal ini memicu spekulasi mengenai adanya sejumlah program lain yang dinilai janggal atau tidak terealisasi sesuai dengan peruntukannya.

​Tim media telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Pulau Duku terkait temuan tersebut. Namun, saat didatangi ke kediamannya, rumah tampak tertutup dan pihak kepala desa sulit ditemui. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pun belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

​Terkait temuan ini, perwakilan masyarakat Desa Pulau Duku mendesak instansi terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Oku Selatan dan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk menindaklanjuti keluhan ini dengan melakukan audit investigatif terhadap realisasi penggunaan Dana Desa di Pulau Duku.

​"Kami meminta dinas terkait dan pihak berwenang untuk turun ke lapangan mengaudit penggunaan Dana Desa. Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan, kami berharap hal ini diproses secara hukum yang berlaku," tegas narasumber tersebut.

​Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Pulau Duku masih belum memberikan klarifikasi. Tim media tetap membuka ruang hak jawab bagi Kepala Desa Pulau Duku untuk memberikan penjelasan resmi terkait dugaan ini, guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (Tim)