Diduga Fiktif, Warga Pertanyakan Realisasi Pengadaan Itik Petelur Desa Air Baru Tahun 2025

 

MUARADUA, OKU SELATAN – Sejumlah warga Desa Air Baru, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, menyoroti realisasi penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Isu yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan dugaan tidak terealisasinya program pengadaan hewan ternak jenis itik petelur yang bersumber dari dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, program ketahanan pangan sebesar 20 persen dari pagu Dana Desa tahun 2025 di Desa Air Baru dialokasikan untuk pengadaan itik. Namun, hingga pertengahan tahun 2026, warga mengaku tidak pernah melihat wujud fisik dari program tersebut.

​"Setahu saya, tidak pernah ada pengadaan itik, apalagi pembagian kepada kelompok tani. Sampai saat ini, bantuan tersebut tidak pernah kami terima atau lihat keberadaannya di desa," ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (13/06/2026).

​Selain persoalan tersebut, warga juga menyoroti minimnya transparansi pengelolaan Dana Desa oleh oknum Kepala Desa setempat. Minimnya keterbukaan informasi publik ini memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban dengan realisasi di lapangan.

​Tim awak media telah berupaya melakukan verifikasi (konfirmasi) secara berimbang terkait dugaan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, kediaman Kepala Desa Air Baru terpantau dalam kondisi tertutup. Upaya komunikasi melalui pesan singkat WhatsApp pun belum mendapatkan tanggapan atau respons dari yang bersangkutan.

​Menanggapi polemik ini, masyarakat Desa Air Baru mendesak pihak terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Oku Selatan dan dinas terkait lainnya, untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Air Baru.

​"Kami meminta dinas terkait turun ke lapangan untuk melakukan audit. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, kami berharap hal ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia," tegas narasumber tersebut.

​Hingga saat ini, pihak Pemerintah Desa Air Baru masih belum memberikan klarifikasi resmi. Tim media tetap membuka ruang hak jawab bagi Kepala Desa Air Baru untuk memberikan penjelasan terkait temuan lapangan ini guna memenuhi prinsip cover both sides dalam jurnalistik. (Tim)