Keluhan Biaya Visum di Klinik Ismadana Muaradua, Masyarakat Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan

OKU SELATAN – Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, khususnya di wilayah Muaradua, mengeluhkan tingginya biaya pengurusan Visum et Repertum di Klinik Ismadana. Biaya yang dibebankan kepada korban tindak kekerasan dinilai sangat memberatkan dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya pengurusan visum di klinik tersebut mencapai Rp250.000 per surat. Keluhan ini muncul setelah salah satu pendamping korban kekerasan fisik mengungkapkan kekecewaannya saat hendak membantu korban mendapatkan layanan visum sebagai syarat pelaporan ke pihak kepolisian.

​"Niat kami ingin membantu korban kekerasan fisik agar bisa segera melapor ke Polres OKU Selatan, namun kami justru terkejut dengan biaya visum yang mencapai Rp250.000. Angka tersebut dirasa sangat tidak masuk akal bagi masyarakat kurang mampu," ujar salah satu warga yang turut melakukan pendampingan, Minggu (12/6/2026).

​Menurut keterangan warga tersebut, pihaknya sempat mencoba melakukan negosiasi terkait keringanan biaya kepada pihak medis, namun tidak membuahkan hasil. Dengan berat hati, biaya tersebut akhirnya tetap dibayarkan demi keberlanjutan proses hukum di Polres OKU Selatan.

Pihak kasir Klinik Ismadana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemilik klinik. Kasir tersebut juga mengaku sebenarnya memiliki empati, namun terikat aturan internal perusahaan.

​"Kami hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan dari pemilik klinik. Sebenarnya kami ingin membantu, tapi kami hanya pekerja," ungkap salah satu staf kasir.

​Terkait hal ini, pemilik Klinik Ismadana, yang akrab disapa Pak Mail, telah dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp untuk dimintai konfirmasi. Meski sempat tertunda, pihak pemilik akhirnya memberikan tanggapan. Namun, tanggapan tersebut dinilai oleh pihak pelapor tidak memberikan solusi konkret dan terkesan defensif terhadap sorotan awak media.

​Tingginya biaya visum ini dikhawatirkan akan menghambat masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, untuk menuntut keadilan. Mengingat visum merupakan barang bukti krusial dalam laporan tindak pidana, masyarakat berharap adanya campur tangan pemerintah daerah.

​Masyarakat OKU Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten, Polres OKU Selatan, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tarif layanan kesehatan di klinik tersebut. Harapannya, ada regulasi yang mengatur agar biaya visum bagi korban kekerasan dapat diringankan atau digratiskan, demi mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Klinik Ismadana belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penentuan biaya visum tersebut. (Tim)