Diduga Lakukan Pungli Pasang Listrik, Kades di OKU Selatan Dikeluhkan Warga

OKU SELATAN – Warga Desa Selabung Belimbing, Kecamatan Makakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan, mengeluhkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) terkait pemasangan meteran listrik bersubsidi. Kepala Desa setempat diduga mematok biaya yang dinilai memberatkan masyarakat kecil.

​Berdasarkan keterangan sejumlah warga, biaya pemasangan meteran listrik yang diminta mencapai Rp2.500.000 hingga Rp3.000.000 per sambungan. Hal ini dianggap tidak wajar, mengingat mayoritas warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani sangat membutuhkan akses listrik yang terjangkau.

​

​Salah satu warga yang berinisial (A) mengungkapkan bahwa masyarakat merasa sangat terbebani dengan kebijakan tersebut. Selain nilai uang yang fantastis bagi warga kecil, ia juga mengaku adanya kesan intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala desa kepada warga yang mempertanyakan besaran biaya tersebut.

​"Kami merasa keberatan, tetapi ada kesan intimidasi sehingga kami takut untuk bersuara lebih lantang," ujar sumber tersebut.

​Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Selabung Belimbing melalui pesan WhatsApp belum membuahkan hasil. Pesan yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan atau respons resmi.

​Menanggapi polemik yang terjadi, pihak PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Muaradua menegaskan bahwa program pemerintah untuk masyarakat kurang mampu sebenarnya mencakup aspek transparansi dan kemudahan akses.

​Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu adalah program pemerintah yang harusnya tersalurkan dengan tepat sasaran. Pihak PLN pun menyayangkan jika ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan pribadi.

​Masyarakat Desa Selabung Belimbing kini mendesak pihak terkait untuk segera melakukan penelusuran lebih lanjut. Mereka berharap agar pihak PLN maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten OKU Selatan dapat turun langsung ke lapangan guna menuntaskan polemik ini.

​

Masyarakat berharap praktik-praktik yang diduga memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri ini dapat dihentikan, sehingga bantuan pemerintah berupa listrik bersubsidi dapat dirasakan manfaatnya secara adil dan transparan oleh warga yang benar-benar membutuhkan.