IWO Pringsewu: Kepengurusan Baru Sah Dipimpin Riko Amir - KYSANEWS

Breaking

Definition List

Selamat datang di website KysaNews.Com

Sabtu, 18 Mei 2024

IWO Pringsewu: Kepengurusan Baru Sah Dipimpin Riko Amir

PRINGSEWU - Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) Pringsewu, Ahmad Fijayyuddin, mengklarifikasi perbedaan informasi terkait kepengurusan IWO yang baru terbentuk di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, ada perbedaan versi kepemimpinan di tingkat Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Provinsi Lampung.


Ahmad Fijayyuddin menegaskan bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Besar (Mubes) Ke-I IWO Lampung yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung pada Rabu, 7 Agustus 2022, Riko Amir terpilih sebagai Ketua PW IWO Lampung. Dalam pemilihan tersebut, Riko Amir memperoleh 25 suara, unggul dibandingkan Edi Arsadad yang hanya memperoleh 11 suara.


"Saat ini secara sah, Riko Amir merupakan Ketua PW IWO Lampung. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online dengan Nomor: 031.B/SKep-PW/PP-IWO/V/2024, yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP IWO Teuku Yudistira Adi Nugraha, M.I.Kom," terang Ahmad Fijayyuddin, Sabtu (18/5).


Ahmad Fijayyuddin juga menyampaikan bahwa SK kepengurusan PD IWO Pringsewu saat ini masih dalam proses di Pengurus Pusat IWO untuk diterbitkan secara kolektif. 


"Sah-sah saja jika memang ada IWO tandingan dengan kepemimpinan yang berbeda, tapi yang pasti kita masih dalam naungan IWO dengan kepemimpinan Pusat Teuku Yudistira Adi Nugraha, serta kepemimpinan wilayah Lampung Riko Amir," jelasnya.


Terpisah, Ketua PW IWO Lampung Riko Amir menegaskan bahwa PD IWO yang diketuai oleh Ahmad Fijayyudin adalah IWO yang sah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


"Kita sudah menjalankan Mubesda, Mubeswil sampai Mubes di akhir 2023 lalu untuk pemilihan ketua umum, dan Yudistira terpilih sebagai Ketum serta Diah terpilih sebagai Sekjen," kata Riko melalui sambungan telepon, Sabtu (18/5).


Riko Amir juga mengomentari beberapa kelompok yang mengaku sebagai IWO, meminta pemerintah daerah untuk menilai sendiri sepak terjang kelompok tersebut.


"Kami tidak bertanggung jawab dengan gerakan-gerakan mereka dan kami tidak mau terprovokasi serta terlibat dalam kelakuan mereka," tutupnya. (MGG)

Pages