Tak Pernah Diajak Duduk Bersama, Keluarga Pertanyakan Koordinasi Pemerintah Desa Terkait Lahan Kampung Nelayan

BOLAANG MONGONDOW — Rencana pembangunan Kampung Nelayan di Desa Sauk, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadi sorotan setelah sebuah keluarga yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut mengungkapkan kekecewaan terkait koordinasi pemerintah desa,Rabu (21/10).

Keluarga tersebut mengaku tidak pernah dipanggil oleh Pemerintah Desa Sauk untuk berdiskusi secara langsung mengenai lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Mereka berharap pemerintah desa melibatkan keluarga dalam setiap pembahasan yang berkaitan dengan status dan pemanfaatan tanah yang mereka klaim sebagai warisan orang tua

Perwakilan keluarga menjelaskan, sebelumnya mereka sempat diundang ke kantor bupati dan bertemu dengan wakil bupati untuk membicarakan  harga lahan.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, keluarga merasa tidak lagi dilibatkan secara langsung dalam pembahasan penting terkait rencana pembangunan tersebut, termasuk komunikasi dengan dinas dan kementerian terkait.

Persoalan yang menjadi perhatian keluarga adalah tidak adanya undangan dari pemerintah desa untuk membicarakan secara langsung status dan penggunaan lahan tersebut.

Keluarga mempertanyakan mengapa pembahasan mengenai tanah yang mereka klaim sebagai milik keluarga tidak dilakukan dengan melibatkan mereka sebagai pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan.

Dalam konteks ini, Sangadi Desa Sauk, Nila Wati Maleo, diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai proses koordinasi pemerintah desa serta mekanisme pelibatan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan dalam rencana pembangunan Kampung Nelayan.

Keluarga berharap ada ruang dialog terbuka antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar persoalan tersebut dapat dibicarakan secara transparan serta tidak menimbulkan kesalahpahaman berkepanjangan.

Selain mempersoalkan koordinasi, keluarga juga mengungkapkan keberatan terhadap permintaan pengukuran lahan dan usulan agar tanah tersebut dihibahkan atas nama pemerintah atau desa.

Menurut pengakuan keluarga, tanah itu memiliki riwayat kepemilikan turun-temurun sehingga mereka menginginkan kejelasan mengenai status hukum serta dasar penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan.

Keluarga berharap setiap proses pengukuran maupun pembahasan mengenai kemungkinan hibah dilakukan dengan melibatkan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Mereka juga meminta agar riwayat kepemilikan serta dokumen pendukung diperiksa secara cermat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Keluarga berharap Pemerintah Desa Sauk bersama pemerintah daerah dan instansi terkait segera membuka ruang komunikasi untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut mereka, pembangunan fasilitas bagi masyarakat nelayan perlu disertai koordinasi yang jelas, terutama apabila terdapat persoalan mengenai status lahan yang akan digunakan.

Pemeriksaan dokumen kepemilikan, penelusuran riwayat tanah, dan dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan dinilai penting untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai alasan keluarga mengaku tidak pernah dipanggil untuk berdiskusi, status hukum lahan, serta tanggapan Sangadi Desa Sauk,  dan instansi terkait masih perlu dikonfirmasi.

Pemberitaan ini diharapkan menjadi ruang bagi semua pihak untuk memberikan penjelasan sehingga persoalan lahan dalam rencana pembangunan Kampung Nelayan di Desa Sauk dapat memperoleh penyelesaian yang jelas, adil, dan transparan. (Yusak)