Nasib Pedagang Shopping Center di Ujung Ketidakpastian, Abdulhak Desak Pemkot Beri Jawaban

KOTA METRO | KYSA NEWS — Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, meminta pemerintah kota membuka dokumen legalitas Shopping Center kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk memastikan kejelasan status lahan, administrasi aset, hingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait penataan kawasan tersebut.

Desakan itu disampaikan Abdulhak saat diwawancarai Harian Koridor di Aula Serbaguna Metro Garden, Kamis (15/10/2026).

Menurut Abdulhak, persoalan Shopping Center perlu ditelusuri secara menyeluruh. Ia meminta Pemkot Metro menjelaskan dasar hukum dan dokumen administrasi yang menjadi landasan kebijakan terhadap kawasan perdagangan tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan Shopping Center, jangan ada yang ditutupi. Buka seluruh dokumennya secara transparan agar masyarakat bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya,” tegas Abdulhak.

Ia juga mengingatkan agar para pedagang tidak dirugikan akibat persoalan administrasi maupun hukum yang belum memperoleh kejelasan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan akar persoalan diselesaikan sebelum menetapkan langkah pembongkaran ataupun relokasi.

“Jangan jadikan pedagang sebagai kambing hitam. Mereka mencari nafkah di sana. Kalau persoalan dasarnya belum diselesaikan, pembangunan kembali pun berpotensi menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Abdulhak turut menyoroti perbedaan pandangan mengenai masa depan Shopping Center. Wacana pembongkaran dan relokasi kawasan perdagangan tersebut berhadapan dengan harapan agar aktivitas usaha tetap berjalan, termasuk melalui keterlibatan anak muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai, kepastian kebijakan diperlukan agar para pedagang dapat mengetahui bagaimana nasib usaha mereka ke depan. Karena itu, Pemkot Metro diminta menjelaskan rencana penataan kawasan beserta dasar hukum dan dampaknya terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan di lokasi tersebut.

“ Selesaikan dulu persoalan hukumnya, baru bicara konsep. Jangan sampai persoalan administrasi justru membuat pedagang kecil menjadi pihak yang dirugikan,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, naskah sumber belum memuat tanggapan Pemkot Metro mengenai desakan pembukaan dokumen legalitas Shopping Center. Klarifikasi dari pemerintah kota diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai status aset, dasar kebijakan penataan, serta rencana terhadap para pedagang. (RED)