Dua Persoalan Jadi Sorotan di Lampung Timur, Transparansi Proyek dan Disiplin Pejabat Dipertanyakan

LAMPUNG TIMUR | KYSA NEWS – Dua persoalan menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, yakni dugaan pengaturan paket proyek di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan informasi mengenai kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Primadiartha Ramadheni alias Rama, di kantor.

Kedua persoalan tersebut memiliki konteks berbeda. Dugaan pengaturan proyek berkaitan dengan transparansi pengadaan barang dan jasa, sedangkan persoalan kehadiran pejabat menyangkut kedisiplinan aparatur. Keduanya masih memerlukan verifikasi lebih lanjut sebelum dapat ditarik kesimpulan.

Sekda Akan Periksa Kehadiran Plt Kadis PUPR

Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Rustam Effendi, menyatakan akan meminta klarifikasi kepada Rama terkait informasi yang menyebut pejabat tersebut jarang berada di kantor.

Rustam juga berencana memeriksa catatan kehadiran untuk mengetahui apakah informasi yang beredar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia mengaku heran dengan kabar tersebut. Menurut Rustam, Rama selama ini masih memenuhi panggilan ketika dibutuhkan untuk rapat maupun pembahasan pekerjaan.

“Biasanya kalau saya butuh, saya panggil jam sekian ke ruangan saya dan dia datang untuk bekerja. Kalau ada informasi dia tidak pernah ngantor, itu membuat saya merasa heran,” ujar Rustam, yang akrab disapa Bung Tam.

Rustam menjelaskan, dirinya tidak dapat memantau kehadiran seluruh pejabat di setiap OPD secara langsung setiap hari. Karena itu, pemeriksaan administrasi diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

Sebelumnya, saat melakukan penelusuran pada Rabu (14/10/2026), wartawan mendatangi kantor Dinas PUPR Lampung Timur untuk meminta keterangan. Namun, Rama tidak berada di tempat saat kunjungan tersebut.

Seorang staf menyampaikan bahwa pimpinan dinas sedang tidak berada di kantor.

Meski demikian, kondisi tersebut hanya menggambarkan situasi saat wartawan melakukan kunjungan. Ketidakhadiran pada satu kesempatan tidak serta-merta membuktikan bahwa seorang pejabat jarang masuk kantor.

Kepastian mengenai persoalan itu perlu didasarkan pada catatan kehadiran, keterangan pejabat yang bersangkutan, serta informasi pendukung lainnya.

Dugaan Pengaturan Paket Proyek Perlu Ditelusuri

Di luar persoalan kehadiran pejabat, dugaan pengaturan dan monopoli paket proyek pemerintah di Lampung Timur turut menjadi perhatian berdasarkan keterangan sejumlah sumber.

Seorang pengusaha konstruksi lokal menyebut nama Mahfud sebagai sosok yang diduga memiliki pengaruh dalam penentuan pihak yang mengerjakan proyek di sejumlah OPD.

Menurut sumber tersebut, dugaan pengaruh itu berkaitan dengan pemilihan konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga kontraktor pelaksana.

“Kalau di Lamtim sekarang, tanya saja ke kontraktor. Sudah bukan rahasia umum lagi, semua lewat Mahfud,” ujar sumber tersebut kepada wartawan pada Rabu (7/10/2026).

Sumber itu meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ia juga menyebut seseorang berinisial AP yang diduga berperan dalam pembagian paket pekerjaan di lapangan. Namun, klaim mengenai peran AP dan dugaan arahan dari Mahfud tersebut masih memerlukan verifikasi independen.

Hingga berita ini disusun, belum ada dokumen pengadaan atau bukti lain yang dapat memastikan kebenaran keterangan sumber tersebut.

Karena itu, informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pengaturan atau monopoli proyek.

Sejumlah sumber juga mengaitkan Mahfud dengan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dan suaminya yang dikenal dengan sapaan Ilung. Namun, informasi mengenai hubungan maupun dugaan pengaruh mereka terhadap proses pengadaan belum terverifikasi secara independen.

Penyebutan nama-nama tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam dugaan pengaturan proyek. Penilaian lebih lanjut harus didasarkan pada dokumen, keterangan pihak terkait, dan bukti yang dapat diuji.

Data LPSE Dapat Menjadi Bahan Pemeriksaan

Dugaan pengaturan proyek perlu ditelusuri melalui data pengadaan barang dan jasa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu sumber informasi yang relevan adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Data tender dapat digunakan untuk menelaah peserta, pemenang, perusahaan yang berulang kali memperoleh pekerjaan, serta keterlibatan konsultan perencana dan pengawas.

Penelusuran tersebut dapat membantu mengidentifikasi pola yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, perusahaan yang berulang kali memenangkan tender tidak otomatis membuktikan adanya monopoli atau pengaturan.

Penilaian harus mempertimbangkan dokumen pemilihan, persyaratan kualifikasi, proses evaluasi penawaran, tingkat persaingan, serta bukti pendukung lainnya.

Selain itu, informasi yang dihimpun menyebut pekerjaan di RSUD KH Ahmad Hanafiah Sukadana sebagai salah satu proyek yang perlu ditelusuri. Pekerjaan tersebut dikabarkan telah dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Namun, status laporan, materi yang dilaporkan, dan kaitannya dengan dugaan pengaturan paket proyek belum terkonfirmasi dalam pemberitaan ini.

Pelaporan suatu pekerjaan kepada aparat penegak hukum tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran atau tindak pidana. Kepastian mengenai persoalan tersebut perlu merujuk pada keterangan resmi pihak berwenang dan dokumen yang relevan.

Dua persoalan yang mencuat di Lampung Timur tersebut membutuhkan penanganan berdasarkan mekanisme dan bukti yang sesuai dengan konteks masing-masing.

Dugaan pengaturan proyek perlu diuji melalui penelusuran dokumen pengadaan dan keterangan pihak-pihak terkait. Sementara itu, informasi mengenai kehadiran Plt Kadis PUPR perlu diperiksa melalui catatan administrasi serta klarifikasi langsung dari pejabat yang bersangkutan.

Kedua persoalan tersebut belum terbukti memiliki hubungan langsung. Karena itu, pemberitaan perlu menempatkan masing-masing isu secara proporsional tanpa mencampuradukkan dugaan yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini disusun, Mahfud dan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, belum memberikan tanggapan terkait dugaan pengaturan paket proyek tersebut. Klarifikasi dari Primadiartha Ramadheni alias Rama mengenai informasi kehadirannya di kantor juga masih diperlukan.

Redaksi KYSA NEWS membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan kebenaran setiap informasi. Publik berhak memperoleh informasi mengenai pengelolaan proyek dan kinerja aparatur pemerintah, sementara setiap pihak berhak mendapatkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak menghakimi sebelum fakta terungkap. (MNP)