Dana BOS dan Revitalisasi SDN 45 Krui Disorot, Kadisdik Pesisir Barat Dan Inspektorat Segera Panggil Kepsek

PESISIR BARAT - Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berindikasi telah di duga pungli pembuatan sumor bos ditarik 50 ribu persiswa dengan jumlah  190 siswa tanpa musyawarah kepada wali murid dan pelaksanaan revitalisasi fisik SD Negeri 45 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi sorotan masyarakat.

Menanggapi laporan dan keluhan yang disampaikan sejumlah wali murid, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat dan Inspektorat untuk mengaudit dana bos dan dana revitalisasi secara menyeluruh dan transparan agar masyarakat bisa melihat dimana dalam pengelola dana bos dan revitalisasi yang masih berjalan sampai hari ini kepsek harus menunjukkan untuk memberikan klarifikasi. Dan berapa dana yang terpakai dari barang dan jasa yang sudah di keluarkan karena kepsek tersebut menyebut dia tidak melanggar aturan yang ada akan tetapi awak media turun melihat dan merekam juga mengambil gambar kami menduga ini pembangunannya tidak sesuai dengan anggaran yang sudah di kucurkan pemerintah

Informasi tersebut disampaikan pada Senin 19/10/2026 setelah muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran sekolah serta pelaksanaan kegiatan revitalisasi yang saat ini masih berlangsung.

Keluhan tersebut antara lain datang dari wali murid dan masyarakat di wilayah, Pekon bumi ratu , Kecamatan ngambur, Kabupaten Pesisir Barat.

Sejumlah wali murid mempertanyakan transparansi penggunaan Dana BOS di SD Negeri 45 Krui.

Beberapa hal yang menjadi sorotan di antaranya penggunaan anggaran untuk perawatan toilet dan gedung sekolah serta pengadaan buku perpustakaan.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan dugaan adanya penarikan biaya seragam sekolah yang disebut belum melalui mekanisme musyawarah atau kesepakatan yang jelas dengan wali murid.

Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat juga Inspektorat  melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran sekolah.

"Kami berharap semuanya diperiksa secara transparan. Kalau memang anggaran sudah tersedia melalui Dana BOS, penggunaannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," Ujatnya.

Selain Dana BOS, masyarakat juga menyoroti pelaksanaan revitalisasi fisik SD Negeri 45 Krui yang hingga kini masih dalam tahap pengerjaan.

Sorotan tidak hanya berkaitan dengan hasil pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut keterlibatan tenaga kerja lokal yang tidak memenuhi alat kerja hanya dua orang yang ada helem kerja

Masyarakat mempertanyakan pelaksanaan pekerjaan yang disebut berbasis swakelola, namun tenaga kerja dari lingkungan sekitar sekolah disebut belum banyak dilibatkan.

Sejumlah warga yang memiliki keinginan untuk bekerja dalam kegiatan tersebut mengaku belum mendapatkan respons dari pihak sekolah.

Kondisi tersebut bahkan memunculkan rencana masyarakat untuk meminta penghentian sementara pekerjaan hingga persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal mendapatkan kejelasan.

Namun, informasi tersebut masih merupakan keterangan dari masyarakat dan perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak sekolah menyebut kami sudah berjalan sesuai aturan yang ada. 

Wali murid juga meminta Dinas Pendidikan dan Inspektorat kabupaten pesisir barat melakukan evaluasi terhadap revitalisasi tersebut, mulai dari perencanaan, sumber dan penggunaan anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi material, hingga kualitas hasil pekerjaan.

Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi peserta didik.

Menanggapi laporan masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat mengatakan persoalan tersebut telah diteruskan kepada bidang terkait.

Pemanggilan Kepala SD Negeri 45 Krui diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Dinas Pendidikan juga diharapkan melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen, keterangan para pihak, serta kondisi faktual di lapangan.

Dengan demikian, setiap informasi mengenai dugaan ketidaktransparanan dapat diuji secara objektif sebelum diambil kesimpulan karena itu adalah uang negara yang berasal dari rakyat

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SDN 45 Krui berinisial DM  memberikan keterangan resmi terkait berbagai persoalan yang dipersoalkan masyarakat.

Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media dengan baik akan tetapi kepsek tersebut merasa benar dan tidak mencari keuntungan menurut dia akan tetapi pakta di lapangan dan hasil Investigasi menunjukkan ada dugaan korupsi terkait pembangunan revitalisasi yang nilainya sangat pantastis

Redaksi Nusan.id tetap membuka ruang yang seluas-luasnya bagi Kepala SDN 45 Krui, pihak sekolah, maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, atau bantahan.

Pemberitaan ini menempatkan seluruh informasi sebagai laporan dan dugaan yang masih membutuhkan proses klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut.

Tidak ada kesimpulan mengenai adanya pelanggaran maupun tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi dari instansi atau lembaga yang berwenang.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat untuk memastikan pengelolaan Dana BOS dan pelaksanaan revitalisasi SDN 45 Krui berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (M Sahiri)