Surambi Nogori, Dua OPD Rohul Paparkan Pembangunan Strategis dan Permukiman Berkualitas

ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan pemerintahan desa hingga penyediaan perumahan, infrastruktur dasar dan fasilitas pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Rokan Hulu Prasetyo, M.IP. dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M., dalam talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa” pada Rabu (02/09/2026) pukul 10.30 pagi.

Dalam paparannya, Prasetyo menjelaskan bahwa penguatan pemerintahan desa menjadi salah satu fokus utama DPMPD. Pemerintah desa didorong memiliki tata kelola yang profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu menjalankan pemerintahan sekaligus mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

“Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa harus terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, perencanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, desa juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan masyarakat. Digitalisasi pemerintahan desa melalui sistem informasi dan pengelolaan administrasi secara elektronik menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

“Desa harus mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemerintah daerah melalui DPMPD akan terus memberikan pembinaan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Prasetyo menyebutkan, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah peningkatan persentase Desa Mandiri dari 3,60 persen pada 2021 menjadi 42,45 persen pada 2025. DPMPD juga terus mendorong penguatan BUMDes, Posyandu, PKK serta sistem informasi desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Rokan Hulu Desmadiana, S.Sos., M.M. memaparkan sejumlah program terkait perumahan, air bersih, sanitasi, drainase, infrastruktur lingkungan dan fasilitas pemerintahan.

“Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman harus terus ditingkatkan, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari air bersih, sanitasi, infrastruktur lingkungan hingga rumah layak huni, semuanya menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah,” kata Desmadiana.

Di sektor air bersih, Dinas Perkim mencatat 10 Unit Pengelola Air Bersih (UPAB) aktif hingga 2025, sementara persentase rumah tangga yang terlayani air bersih mencapai 82,2 persen. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Untuk pelayanan air bersih, kita terus berupaya memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Saat ini masih terdapat sejumlah tantangan, seperti jaringan pipa yang sudah berusia lebih dari 20 tahun, kebocoran jaringan, keterbatasan sumber air baku serta adanya wilayah yang rawan mengalami krisis air saat musim kemarau,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Desmadiana juga menjelaskan perkembangan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ia menyampaikan bahwa pembangunan gedung yang telah dikerjakan sebelumnya telah selesai sesuai kontrak. Namun, gedung tersebut hingga kini belum ditempati karena masih terdapat proses audit internal dan audit independen yang masih berjalan.

“Untuk pembangunan gedung DPRD yang sebelumnya, secara pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak. Namun, untuk pemanfaatannya kita masih menunggu proses audit internal dan audit independen yang saat ini masih berlanjut. Jadi, kita mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan,” jelas Desmadiana.

Selain itu, pemerintah daerah juga melanjutkan pembangunan baru yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Berdasarkan progres yang disampaikan, pembangunan tersebut telah mencapai sekitar 15 persen.

“Pembangunan baru saat ini masih berjalan dan progresnya sekitar 15 persen. Kita tentu berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai kontrak, ketentuan teknis dan target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Kedua OPD tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. DPMPD berfokus pada penguatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan Dinas Perkim menangani kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman serta sejumlah infrastruktur pendukung.

Melalui talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa”, program dan capaian tersebut disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi serta upaya memperkuat komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat. (Jurn/DR)ds/Robet)