Proyek RSUD OKU Selatan Disorot: Debu Resahkan Warga & Konstruksi Diragukan

MUARADUA — Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten OKU Selatan yang diproyeksikan sebagai pusat peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kini menuai sorotan tajam. Sejumlah awak media bersama perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendatangi kantor pelaksana proyek, PT Hutama Karya (HK), pada Jumat, 14 Agustus 2026.

​Kedatangan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan terbuka atas dua persoalan krusial yang dinilai meresahkan dan mengancam keselamatan publik: masalah polusi debu serta dugaan ketidaksesuaian standar konstruksi bangunan.

​Dalam audiensi tersebut, rombongan diterima oleh perwakilan Bagian Humas PT HK berinisial P. Fokus utama pembahasan mengerucut pada dua poin krusial:

​Polusi Debu Konstruksi: Warga sekitar mengeluhkan dampak debu dari aktivitas proyek yang terus mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

​Standar Konstruksi Gedung: Bangunan fasilitas kesehatan setinggi tiga lantai tersebut diduga dikerjakan tanpa menggunakan pondasi paku bumi (tiang pancang).

​

​Menanggapi keluhan polusi debu, pihak kontraktor mengeklaim telah melakukan penyiraman jalan secara rutin sebanyak dua kali sehari. Namun, klaim tersebut diragukan lantaran debu masih masif beterbangan di lapangan. Saat diminta menunjukkan dokumentasi atau bukti pendukung atas klaim penyiraman tersebut, pihak pengelola proyek tidak dapat mempresentasikannya.

​

​Persoalan yang lebih mendasar muncul ketika teknisi proyek memberikan keterangan terkait aspek teknis pembangunan gedung. Secara terbuka, teknisi tersebut menyatakan bahwa struktur bangunan tidak menggunakan paku bumi.

​"Kami memang tidak memakai paku bumi. Kami hanya melakukan pengeboran dengan kedalaman yang tidak pasti. Kami hanya menjalankan perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)," ujar teknisi PT HK tersebut saat dikonfirmasi.

​Pengakuan ini memicu keresahan mendalam. Sebagai fasilitas publik setinggi tiga lantai yang nantinya menampung pasien, tenaga medis, dan pengunjung dalam jumlah besar, ketiadaan pondasi yang memadai dikhawatirkan dapat mengurangi ketahanan struktur terhadap beban jangka panjang maupun potensi guncangan gempa.

​

​Dalam kegiatan kontrol sosial tersebut, perwakilan media menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pembangunan agar mutu dan standar keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

​

"Kami meminta agar proses pengawasan diperketat. Jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran standar pembangunan, hal itu harus segera ditindaklanjuti demi keselamatan bersama," tegas perwakilan media di lokasi.

​Masyarakat dan pegiat sosial mendesak instansi pemerintah terkait serta pengawas teknis untuk segera turun tangan meninjau ulang spesifikasi teknis proyek secara transparan. Pembangunan infrastruktur kesehatan diharapkan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat luas, namun aspek mutu, keamanan struktur, serta kesehatan lingkungan warga sekitar tidak boleh diabaikan.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan keterangan resmi lanjutan. (Agus)