Dari TPAS Karangrejo ke Konflik Sosial? Lintas Ormas Serukan Jalan Damai

KOTA METRO | KYSA NEWS — Polemik Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo, Metro Utara, belum menemukan titik temu. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Metro pun mendorong agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui dialog dan mediasi, sebelum berkembang menjadi konflik sosial.

Seruan itu disampaikan dalam konferensi pers lintas organisasi di Kota Metro, Jumat (21/8/26). Sejumlah pimpinan organisasi hadir, di antaranya Ketua DPC Laskar Lampung Indonesia (LLI) Kota Metro Ahmad Ridwan atau akrab di sapa Iwan Munir, Ketua DPD PETIR Kota Metro Bayu Hendrix Fulama, Ketua DPC GRIB Kota Metro Heri Setiawan, dan Ketua TTKKDH Kota Metro Beni Sanjaya.

Ketua LLI Kota Metro Iwan Munir mengatakan, polemik TPAS Karangrejo kini telah menjadi perhatian publik. Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan harus mengedepankan komunikasi dan mencari titik temu, bukan memperlebar perbedaan.

“Persoalan ini sebaiknya diselesaikan melalui dialog. Jangan sampai masalah sampah justru menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat,” kata Iwan.

Ia menilai persoalan persampahan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat dan berbagai elemen lainnya juga memiliki peran dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Menurut Iwan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol publik. Namun, kritik tersebut sebaiknya disertai masukan dan solusi yang konstruktif.

“Kritik tentu diperlukan, tetapi harus bersifat membangun. Yang dibutuhkan saat ini adalah solusi, bukan memperpanjang polemik,” ujarnya.

Iwan mengatakan pihaknya siap memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Metro apabila terdapat gagasan yang dapat membantu menyelesaikan persoalan TPAS Karangrejo.

“Kami tidak hanya ingin mengkritik. Jika ada gagasan yang dapat membantu pemerintah mencari jalan keluar, tentu akan kami sampaikan,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang terdampak langsung keberadaan TPAS Karangrejo. Menurutnya, dialog diperlukan agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pemerintah secara berimbang.

“Kami mendukung aspirasi masyarakat Metro Utara. Namun penyelesaiannya harus melalui mediasi dan komunikasi yang baik,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua DPD PETIR Kota Metro Bayu Hendrix Fulama menilai persoalan TPAS Karangrejo kini tidak lagi hanya berdampak pada masyarakat di sekitar lokasi.

Menurutnya, dampak polemik tersebut mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kota Metro, salah satunya dengan munculnya tumpukan sampah di beberapa titik.

“Jika masalah ini tidak segera selesai, dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat Kota Metro, bukan hanya warga yang tinggal di sekitar TPAS,” kata Bayu.

Bayu menegaskan keterlibatan organisasinya dalam menyikapi persoalan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi Kota Metro sekaligus upaya menjaga situasi tetap kondusif.

“Kami bergerak atas inisiatif sendiri. Tujuannya agar Kota Metro tetap kondusif, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui pernyataan bersama tersebut, lintas ormas dan LSM mengajak seluruh pihak menahan diri serta membuka ruang komunikasi. Mereka berharap pemerintah dan masyarakat terdampak dapat duduk bersama untuk mencari solusi atas polemik TPAS Karangrejo tanpa menimbulkan persoalan baru.

“Berikan ruang kepada pemerintah dan masyarakat terdampak untuk duduk bersama, bermediasi, dan mencari solusi. Kota Metro adalah milik kita bersama,” pungkas Iwan. (MNP)