Program Ketahanan Pangan Desa Aro Mantai Disorot, Diduga Tidak Tepat Sasaran

OKU SELATAN – Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Aro Mantai, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan, menjadi sorotan Aliansi Gabungan Wartawan dan LSM Gempur Sumatera Selatan. Minggu (12/7/2026)

Sorotan tersebut berkaitan dengan realisasi anggaran Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dugaan tersebut muncul berdasarkan laporan masyarakat yang diterima oleh pihak aliansi dan hasil peninjauan lapangan.

Perwakilan Aliansi Gabungan Wartawan dan LSM Gempur Sumsel, Agus, mengatakan pihaknya menerima sejumlah laporan dari warga yang mengaku tidak mengetahui secara jelas bentuk maupun pelaksanaan program ketahanan pangan yang dimaksud.

“Berdasarkan laporan masyarakat, banyak warga mengaku tidak mengetahui adanya pelaksanaan program ketahanan pangan maupun manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Karena itu kami melakukan peninjauan ke lapangan,” ujar Agus, Minggu (12/7/2026).

Menurut Agus, hasil peninjauan tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan program dengan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Bahkan, lokasi yang disebut sebagai bagian dari program ketahanan pangan disebut tidak ditemukan sebagaimana informasi yang diterima.

“Kami menerima laporan mengenai dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Warga mengaku tidak dilibatkan dan tidak mengetahui alur kegiatan. Saat kami melakukan peninjauan, kondisi di lapangan dinilai tidak mencerminkan program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa,” tambahnya.

Program ketahanan pangan pada dasarnya merupakan salah satu program prioritas penggunaan Dana Desa yang bertujuan mendukung kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produktif sesuai potensi desa.

Atas dasar temuan awal tersebut, Aliansi Gabungan Wartawan dan LSM Gempur Sumsel mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait di Kabupaten OKU Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa, khususnya anggaran Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 di Desa Aro Mantai.

Selain itu, aliansi juga meminta dilakukan audit secara menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa guna memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut mereka, langkah tersebut penting dilakukan demi menjamin transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum atas laporan yang berkembang di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Aro Mantai belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan masyarakat dan Aliansi Gabungan Wartawan dan LSM Gempur Sumsel.

Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh tim media kepada kepala desa belum memperoleh tanggapan. Demikian pula, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kecamatan Pulau Beringin maupun Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengenai persoalan tersebut.

Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada Kepala Desa Aro Mantai, Pemerintah Kecamatan Pulau Beringin, Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, atau penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Tim)