Polemik Pembayaran Proyek APBD 2024 di OKU Selatan, Kontraktor dan Pekerja Menanti Kepastian

MUARADUA, OKU SELATAN – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU Selatan tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah kontraktor mengeluhkan belum dibayarkannya dana pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024, meskipun pekerjaan fisik telah dinyatakan selesai dan melalui proses serah terima (PHO) dengan pihak terkait.

​Kondisi ini memicu keresahan di tingkat akar rumput. Para kuli bangunan dan pekerja proyek yang terlibat mulai menuntut upah mereka kepada masing-masing kontraktor karena keterlambatan pembayaran ini.

Salah satu perwakilan kontraktor menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak tanpa kendala berarti di lapangan. Mereka pun mempertanyakan alasan mendasar yang menyebabkan pembayaran belum kunjung dilakukan hingga pertengahan tahun 2026 ini.

​“Kami sudah menyelesaikan kewajiban kami, bahkan sudah serah terima. Kami berharap ada solusi secepatnya agar tidak terjadi konflik antara kontraktor dengan para buruh di lapangan. Kami ingin menghindari prasangka buruk atau fitnah karena masalah ini,” ungkap salah satu kontraktor.

​

Menanggapi hal tersebut, awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU Selatan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil memuaskan.

​Melalui pesan singkat WhatsApp, Kepala BPKAD OKU Selatan memberikan keterangan singkat bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena dana dari pemerintah pusat belum tersalurkan ke daerah.

Pernyataan mengenai "dana dari pusat" ini memicu tanda tanya besar bagi pihak kontraktor. Pasalnya, proyek-proyek tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024. Pihak kontraktor mempertanyakan mengapa pendanaan proyek daerah justru bergantung pada transfer dana dari pusat yang belum jelas kepastian waktunya.

​Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai kapan dana tersebut akan disalurkan dan dibayarkan kepada pihak kontraktor.

​

Para kontraktor dan pekerja bangunan sangat berharap Pemerintah Kabupaten OKU Selatan dapat memberikan solusi konkret atas persoalan ini. Mereka mendesak agar segera ada kejelasan terkait jadwal pembayaran guna meredam polemik yang terus berkembang dan memastikan hak-hak pekerja di lapangan dapat segera dipenuhi. (Agus)