Dugaan Pungli di Lapas Kelas IIB Muaradua: Narapidana Keluhkan Tekanan dan Pungutan Biaya Bebas serta PB

MUARADUA – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS). Berdasarkan hasil investigasi dan wawancara mendalam yang dihimpun oleh tim gabungan awak media bersama Aliansi Lembaga Gempur Sumatera Selatan, sejumlah warga binaan (narapidana) mengaku mengalami intimidasi serta dimintai sejumlah uang untuk pengurusan proses kebebasan.

​Sejumlah narasumber yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan mengungkapkan bahwa mereka dipersulit saat mengurus masa kepulangan atau bebas murni, meskipun masa tahanan mereka sejatinya telah berakhir.

​"Masa tahanan sudah berakhir, tetapi masih diminta biaya untuk bisa bebas. Kami juga mendapat tekanan dari oknum pegawai lapas," ujar salah satu narapidana kepada awak media, Sabtu (25/7/2026).

​Keluhan senada juga disampaikan oleh narapidana lain yang tengah mengurus Pembebasan Bersyarat (PB). Mereka mengaku mendapat tekanan psikologis dari oknum petugas lapas dan dibebani biaya dengan nominal yang dinilai tidak wajar.

​

​Praktik lancung ini diduga telah berlangsung lama. Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi secara langsung, Kepala Lapas Kelas IIB Muaradua, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, terkesan menutup diri dan seolah tidak mengetahui permasalahan yang mencoreng institusi pemasyarakatan tersebut.

​Berdasarkan koordinasi awak media dengan salah satu oknum pegawai lapas yang enggan disebutkan namanya, muncul dugaan kuat bahwa praktik ini merupakan instruksi atau terstruktur dari tingkat pimpinan.

​Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan awak media melalui pesan singkat dan panggilan telepon via WhatsApp kepada Kepala Lapas Kelas IIB Muaradua hingga kini tidak direspons sama sekali, sehingga memicu sorotan tajam dari publik serta kalangan penggiat antikorupsi.

​

​Menyikapi temuan ini, Gabungan Lembaga Aliansi Gempur sumsel bersama insan pers nasional menyatakan sikap tegas dan meminta perhatian serius dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. Kuat dugaan bahwa praktik pungli di lapas tersebut terjadi secara sistematis dan masif setiap harinya, mengingat jumlah warga binaan yang cukup padat.

Gabungan aliansi lembaga dan wartawan nasional mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat Jenderal Kemenkumham untuk segera memeriksa jajaran Lapas Kelas IIB Muaradua dan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan hingga proses pidana bagi oknum yang terbukti melanggar hukum.

​(Tim/Agus)