Dugaan Korupsi Dana Desa, Program Ketahanan Pangan Desa Simpang Agung OKU Selatan Mangkrak

​

OKU Selatan — Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2023/2024 di Desa Simpang Agung, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, diduga kuat tidak direalisasikan oleh Kepala Desa (Bahrudin).

​Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan pada Jumat (24/07/2026), program ketahanan pangan yang seharusnya dianggarkan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum kepala desa.

​"Ironisnya, Kepala Desa Simpang Agung yang juga menjabat sebagai ketua forum kepala desa seharusnya bisa menjadi teladan bagi desa-desa lain. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, diduga terjadi tindak pidana korupsi dana ketahanan pangan," ujar salah satu perwakilan gabungan aliansi.

​

​Berdasarkan hasil investigasi dan wawancara dengan sejumlah warga Desa Simpang Agung, banyak dari mereka mengaku tidak mengetahui sama sekali bentuk maupun wujud dari realisasi program ketahanan pangan tahun 2023/2024 tersebut. Warga menyatakan program tersebut diduga kuat bersifat fiktif.

​Selain persoalan ketahanan pangan, sejumlah proyek pembangunan fisik di desa tersebut juga dilaporkan terbengkalai dan mangkrak hingga saat ini, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

​Situasi di desa ini semakin diperparah dengan tertutupnya akses informasi. Kantor desa terpantau sering tidak beraktivitas dan sulit untuk dihubungi, sehingga menyulitkan warga maupun pihak luar untuk berkomunikasi.

​

​Menyikapi temuan ini, Gabungan Aliansi Wartawan LSM Gempur Sumsel mendesak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten OKU Selatan, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH), untuk segera turun tangan.

​Pihak aliansi meminta agar APH melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa yang dikelola oleh Kepala Desa Simpang Agung..

​"Jika terbukti ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang merugikan keuangan negara, kami meminta APH untuk segera mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas perwakilan aliansi.

​Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Simpang Agung, Pemerintah Kecamatan Simpang, maupun instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan belum memberikan keterangan resmi atau konfirmasi lebih lanjut. (Agus)