Dugaan Korupsi Dana BOS 2023–2025, Oknum Kepala SDN 27 Krui Diduga Akui Penyimpangan

PESISIR BARAT, Kysanews.com - Kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 27 Krui, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sempat menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media, oknum Kepala SD Negeri 27 Krui berinisial HN akhirnya diduga kuat mengakui perbuatannya yang telah melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran sekolah periode 2023–2025. Selasa (21/7/2026)

​Pengakuan tersebut terungkap saat awak media kembali berupaya menemui yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi lanjutan terkait sorotan masyarakat mengenai ketidaksesuaian pos anggaran perawatan WC, pengadaan buku perpustakaan, hingga pemeliharaan gedung sekolah.

​Dalam perjumpaan tersebut, HN diduga tidak dapat mengelak dan secara tersirat mengakui adanya praktik penyimpangan serta kelalaian dalam pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan pemerintah.

​

​Menyikapi perkembangan terbaru ini, awak media bersama elemen masyarakat setempat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat serta Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam, audit menyeluruh, dan tindakan tegas.

​Langkah cepat dari instansi berwenang dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera bagi oknum-oknum kepala sekolah yang nekat menyalahgunakan kewenangan demi meraup keuntungan pribadi atau memperkaya diri sendiri di tengah keterbatasan fasilitas pendidikan siswa.

​"Kami berharap Dinas Pendidikan dan Inspektorat tidak tinggal diam. Perilaku oknum yang mencederai dunia pendidikan ini harus segera diproses secara hukum atau administratif agar ada efek jera, sehingga kejadian serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lain," ujar masyarakat yang enggan disebutkan namanya

​Masyarakat Pesisir Barat kini menanti langkah nyata dari aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dan dinas terkait untuk menuntaskan kasus ini demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

​(M. Sahiri)