Kejadian yang sangat memalukan ini bermula saat para jurnalis yang aktif bertugas di wilayah Lahat berinisiatif melakukan koordinasi secara resmi, sopan, dan penuh tata krama. Hal yang ditanyakan pun bukan hal yang rumit atau sensitif, melainkan sekadar kejelasan teknis mengenai hak dasar mitra kerja pemerintah: bantuan bahan bakar minyak (BBM) atau minyak pelumas yang biasa disiapkan untuk mendukung operasional awak media saat meliput berbagai kegiatan Pemkab Lahat.
Sebagaimana diketahui, fasilitas pendukung kecil seperti penggantian BBM ini sudah menjadi hal lumrah dan wajar di hampir seluruh pemerintah daerah, sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama karena pers turut membantu menyebarluaskan informasi kebijakan dan pembangunan kepada masyarakat luas.
Namun, apa balasan yang diterima para pewarta yang datang dengan niat baik itu? Alih-alih mendapatkan penjelasan, arahan, atau sekadar jawaban yang manusiawi, pertanyaan sopan itu justru dibalas dengan ucapan kasar, nada tinggi, dan perilaku yang sama sekali tidak mencerminkan seorang pemimpin.
"Kami bertanya tentang teknis bantuan minyak untuk media saat meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Lahat. Kami datang dan berkomunikasi secara resmi, santun, dan sesuai prosedur. Tapi yang kami dapat bukan jawaban, melainkan kata-kata kasar langsung dari mulut Kabag Perlengkapan Setda Lahat. Sikap ini sangat mengecewakan, sangat menyakitkan hati, dan sama sekali tidak pantas ditunjukkan oleh seorang pejabat struktural yang digaji uang rakyat," ungkap salah satu jurnalis dengan nada geram dan kecewa mendalam.
Kalau ke Media Saja Kasar, Bagaimana dengan Rakyat Biasa?
Perilaku biadab dan anti-komunikasi yang diperlihatkan Kabag Perlengkapan ini menimbulkan pertanyaan besar sekaligus kekhawatiran publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib memberikan kemudahan dan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk melalui perantara pers.
Pers sejatinya adalah mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan program kerja. Namun, jika kepada mitra saja pejabat ini sudah bersikap kasar, angkuh, dan merasa paling berkuasa, bagaimana nasib masyarakat biasa? Bagaimana nasib warga miskin, petani, atau rakyat kecil yang datang mengadu atau meminta pelayanan dasar ke kantor dinas? Sudah pasti mereka akan diperlakukan jauh lebih buruk, lebih kasar, dan lebih diinjak-injak harga dirinya.
Ini adalah cerminan nyata mentalitas pejabat yang merasa jabatan adalah warisan nenek moyang, merasa kekuasaan adalah hak mutlak, dan lupa betul bahwa setiap rupiah yang ia nikmati sebagai gaji dan tunjangan berasal dari keringat rakyat Lahat.
Sikap anti-kritik, anti-komunikasi, hingga berani berbicara kasar ini bukan lagi sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran norma kepemerintahan yang sangat mendasar. Satu oknum arogan seperti ini sudah cukup untuk mencoreng nama baik seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lahat. Kerja keras Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat baik lainnya yang membangun citra pelayanan publik, hancur seketika oleh perilaku satu orang yang merasa "paling kuasa" di bagian perlengkapan itu.
Sadar Posisi atau Mundur Saja!
Sudah saatnya pejabat seperti ini diberi pelajaran berharga. Jabatan itu amanah, bukan tahta kerajaan. Kekuasaan itu titipan rakyat, bukan hak milik pribadi untuk bersikap semena-mena dan menghina orang lain.
Jika Kabag Perlengkapan Setda Lahat ini memang tidak memiliki etika, tidak mampu bersikap santun, dan tidak paham tugas pokoknya sebagai pelayan publik, sebaiknya ia sadar diri. Mundur saja secara terhormat dari kursi empuk itu. Jangan menyusahkan orang lain, jangan mempermalukan institusi, dan jangan membuat rakyat Lahat muak melihat tingkah polah pejabat yang lupa diri.
Publik berhak menuntut kejelasan: Sampai kapan Pemkab Lahat masih mau memelihara oknum bermental "raja kecil", yang mulutnya kasar, sikapnya angkuh, dan sangat alergi terhadap aturan serta kewajiban melayani? Jangan sampai keberadaan pejabat seperti ini justru menjadi bencana dan aib terbesar bagi birokrasi Lahat. (Feri zal)
