Proyek Rehabilitasi Dan renovasi Gedung Madrasah Mendati Jadi Sorotan Warga

Pesisir Barat, Kysanews,com - Pembangunan Rehabilitasi dan renovasi gedung  MTS di dusun mendati desa pekonmon kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat yang di bangun sekarang ini setatusnya tanah hutan tanaman rakyat (HPT) sorotan warga semakin mencuat  

Kondisi bangunan saat ini masih tahap bekerja sudah memunculkan pertanyaan serius terkait perencanaan awal proyek serta penggunaan anggaran negara minggu(12/4/26)

Berdasarkan data sistem pengadaan dari pemerintah provinsi melalui Kabupaten Pesisir barat, proyek tersebut tercatat Pelaksana PT Ris Putra Delta  Paket pekerjaan itu berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(Dinas PUPR) Provinsi Lampung dan anggaran bersumber dari APBN  Tahun Anggaran 2025-2026

Namun kondisi di lapangan menimbulkan pertanyaan besar. Dari hasil investigasi dari kayu yang di pasang adalah tidak lurus jenis kayu yang di pasang adalah damar yang masih terlalu muda pasirnya saja banyak campur lumpur menunjukkan bahwa proyek rehabilitasi dan renovasi tersebut. Kondisinya tidak maksimal

Masyarakat menyampaikan kepada awak media proyek tersebut menunjukkan indikasi perencanaan yang tidak matang sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang merugikan keuangan negara tidak sesuai dengan anggaran yang tertera

“Anggaran yang digunakan mencapai Rp 2  miliar lebih itu dari uang rakyat. Jika bangunan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal,maka patut dipertanyakan bagaimana proses perencanaan awal dan pengawasan proyek tersebut dilakukan secara tidak terbuka bagai mana tidak pengawas yang bernama eksa awak media mempertanyakan siapa nama kontraktor dan pemborongnya beliau tidak mau memberikan kontaknya

jika fasilitas yang dibangun tidak berfungsi dengan baik, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran negara,

Anggaran 2miliar itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika proyek tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, maka harus ada pemeriksaan secara serius oleh aparat penegak hukum

Selain itu,masyarakat meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia( BPK RI) untuk segera di audit terhadap proyek tersebut.

Masyarakat menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah. Setiap proyek yang dibiayai dari APBD  juga APBN seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menjadi pembangunan yang tidak mau transparan kepada warga Sedangkan anggaran yang sudah di turunkan dari pemerintahan pusat

Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran negara hanya menjadi pembangunan asal asalan, dan menjadi proyek kongkalingkong agar mendapatkan keuntungan semata

Sampai berita ini di turunkan pihak instansi terkai belum memberikan penjelasan secara detail awak media akan trus menggali informasi sampai tontas. (M Sahiri)