Masyarakat Desa Martapura bertanya-tanya pembagunan jalan lingkar ini bersumber dari mana?
Apa kah itu dana pribadi sikontraktor ataukah uang dari nenek moyang mereka karena papan inpormasinya tidak ada,berapa jumlah anggarannya masyarakat Desa Martapura timbul banyak pertanyaan dan pembagunannya terkesan asal jadi belum sampai satu Minggu jalannya sudah hancur.
Ucap beberapa warga masyarakat Desa Martapura,pembagunan seperti apa ini?
Belum sampai satu bulan udah rusak (diinjuok semen apo nedo seni) dikasih semen apa tidak kata warga masyarakat Martapura.
Sambung lagi warga yang hadir saat kami kelokasih pembagunan,sistem proyek yang ada di Kabupaten Empat-Lawang ini kami tidak mengerti aturan yang sebenarnya menurut sistem undang-undang dikementerian apa bila ada uang APBD/APBN yang dibelanjakan untuk pembagunan harus ada RAB dan Papan informasi serta CV yang bertanggung jawab apa bila dikemudian hari ada masalah celotenya.
Pemasangan informasi proyek merupakan implementasi azas transparansi,keterbukaan informasi publik (KIP)No.14 tahun 2008 dan Perpres No.70 tahun 2012 dimana pegaturan setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan proyek.
Sudah jelas dalam prosedur aturan undang-undang nya ada,mengapa masih ada sikontraktor yang nakal dalam hal ini.
Menagapai hasil investigasi median dan lembaga yang ada di Kabupaten Empat-Lawang sesuai dengan fakta dilapangan ketua DPC Lembaga Suadaya Masyarakat- KPK-Nusantara Bapak ''Pisra Irawan" ikut angkat bicara apabila sikontraktornya tidak ada itikat untuk memperbaiki dan membenahi permasalahan ini kami lembaga dan media membawah permasalahan ini kejalur Hukum yang ada di bumi saleng karuan'i saleng kerawati ini jika tidak diindahkan oleh si oknum kontraktor.
Akan segerah kita laporkan (ke-APH)aparat penegak Hukum di Kabupaten Empat-Lawang tutupnya.
Journalist; Surya Dilaga
