Tapanuli Selatan - Turunnya BPN hari ini merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan demo Kamis 30/3/2023, yang dilakukan masyarakat penduduk Eks Transmigrasi UPT RIANIATE I dan UPT RIANIATE II, meminta penetapan tata batas eks Transmigrasi dengan perusahaan yang ada di wilayah kelurahan Muara Ampolu.
Kamis 5/4/2023 terpantau awak media BPN Tapsel bersama rombongan, porkopinda dan porko pincam melakukan kunjungan lapangan ke UPT RIANIATE I dan belum terlaksana ke UPT RIANIATE II/ Kelurahan Muara Ampolu, kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berada di lapangan sampai jam 16:00 wib, berhubung karena bulan puasa.
yakni peninjauan lapangan ,sekaligus pengambilan sampel koordinat patok yg di tunjukkan masyarakat, untuk di uji ke akuratannya.guna penentuan batas transmikrasi mendatang.
Menyikapi hal tersebut pengurus kelompok Gatra Mandiri, Zulfanri batubara di tempat terpisah ketika ditanya awak media, dgn gamblang mengatakan” yah tentunya kita memberi ruang yg seluas luasnya kepada pihak BPN untuk bekerja maksimal agar menciptakan hasil yg seoptimal mungkin,” ujarnya.
“Tentunya nanti sebagai perwakilan yang di tunjuk oleh masyarakat dalam pengawalan pengukuran, dan akan melihat hasil dari pada berita acara pengukurannya nanti , dan akan menandatanganinya bila semua pihak sudah berkesesuaian,”tambah nya.
Di lapangan terlihat juga anggota DPRD Tapsel Robinton Simanjuntak ikut dalam kunjungan lapangan berpesan “ nanti hasil dari pada kegiatan ini di bagikan ke masyarakat agar semua terbuka dan mengetahui,” pungkasnya.
Ditempat terpisah dalam perjalanan pulang dari lapangan awak media lakukan wawancara dengan salah satu warga anak eks Transmigrasi RIANIATE II Umar Pasaribu menyampaikan harapannya semua pihak agar berlaku adil dan jujur karena kami sebagai masyarakat sangat awam tentang perihal ukur-mengukur apalagi membaca peta,”ujarnya
Tenno Simatupang ketua bersama Julhadi Siregar penasehat Kelompok GATRA MANDIRI menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan menyalahi aturan apa lagi tindakan menguasai lahan sebelum pemerintah menerbitkan surat keputusan tentang penentuan batas yang mengikat. ( Julhadi Siregar )
