Adapun yang hadir dalam rapat tersebut yakni, Koordinator Daerah, Koordinator Forum TKSK dan petugas Bansos BRI. Rapat dibuka oleh Koordinator PKH Kota Pematangsiantar yakni Rudi Hartono dan dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan oleh Kepala Bidang Sosial sekaligus Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan Kota Pematangsiantar yakni Drs. Risbon Sinaga, MM.
Dalam sambutanya mengatakan bahwa
"segala bentuk persoalan yang dihadapi oleh KPM adalah merupakan tanggung jawab kita bersama dan harus kita tuntaskan permasalahan-permasalahan tersebut" ujar risbon.
Selanjutnya, ia juga mengatakan "sebagai orang yang mengurus air mata,kita harus gerak cepat dan respon cepat dalam menindaklanjuti persoalan-persoalan tersebut, oleh karenanya saya berencana akan ke Jakarta untuk kordinasi langsung ke Kantor Kemensos RI sekaligus membawa Data² KPM yg bermasalah guna menindaklanjuti ke Pusat, Mudah-mudahan direspon dengan baik dan cepat oleh Kemensos" Papar Riabon.
Masih dengan risbon, ia juga menegaskan kepada seluruh peserta rapat khususnya kepada seluruh sdm dan pendamping kecamatan agar benar-benar memperhatikan setiap tingkat ekonomi KPM tersebut. Bilamana ada KPM yang memang benar-benar sudah layak untuk di Graduasi (dikeluarkan) dari kepesertaan, maka segera dilakukan graduasi tersebut sesuai aturan yg berlaku, agar penerima manfaat memang benar-benar tepat, seperti slogan 6T salah satunya adalah "Tepat Sasaran" dan sebagai Kepala Bidang saya siap membackup perihal kegiatan Garaduasi tersebut demi ketepatan sasaran penerima bantuan sosial dari Pemerintah RI.
Sementara menurut Koordinator PKH (Rudi Hartono) dalam sambutannya mengatakan bahwa segala bentuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPM Baik peserta PKh (Program Keluarga Harapan) maupun peserta BSP ( Bantuan Sosial Pangan).terjadi dikarenakan beberapa Faktor.
1. Faktor NIK yg masih Invalid
2. Faktor Nama KPM yg berbeda antara KTP dengan Kartu KKS
3. Faktor KPM yg belum masuk dalam daftar bayar.
Oleh karenanya faktor² di atas lah yang membuat kendala dalam persoalan bantuan yg dihadapi oleh KPM.
"Sejatinya solusi dalam menangani segala bentuk persoalan di atas sudah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Bidang Sosial. Seperti perbaikan data yg telah dilakukan demi mempercepat penuntasan masalah di atas, yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan Bulan April 2021. Namun hasil dari perbaikan data yang dilakukan masih sebagian yang berhasil dan sisanya masih proses di Pusat" ujar Hartanto.
Sementara itu Koordinator Daerah (KORDA), Hanna Gultom mengatakan bahwa,
"untuk mempercepat penuntasan persoalan-persoalan di atas, maka diharapkan kepada seluruh stake holder agar merekap KPM yang bermasalah seperti saldo nol, NIK Invalid dan lain sebagainya guna kita laporkan secara berjenjang" ujar Hana.
Dilain hal menurut Ketua Forum TKSK, Armansah Nasution, mengharapkan kepada seluruh petugas Bansos BRI untuk mengcros cek ulang data-data KPM yg bermasalah.
Selanjutnya, menurut petugas Bansos BRI, Aji mengatakan bahwa "memang benar terjadi kendala-kendala atau persoalan saldo nol yang dihadapi oleh KPM, namun untuk mengatasi persoalan tersebut, kami akan cros cek kembali terkait data-data yang dimaksud" tutup Aji.
(S•T•U)
