Surat tersebut merupakan bentuk sosial kontrol dan monitoring terhadap pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
Ketua Umum Ormas Garuda ALI MUKTHAMAR, S.H menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan adanya indikasi kuat terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan melalui sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dan proyek infrastruktur di Desa Lempuyang Bandar.
“Isi surat tersebut adalah teguran keras atas dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa yang mengarah kuat pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelas Ali kepada awak media sabtu (28/9/2025)
Surat somasi itu, menurutnya, telah diterima oleh Pemerintah Desa Lempuyang Bandar pada tanggal 12 Maret 2025. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan resmi dari pihak desa, bahkan surat tersebut terkesan diabaikan.
Tak hanya itu, Ali juga mengungkapkan bahwa upaya konfirmasi kepada Pelaksana atau pendamping kampung Lempuyang Bandar dan kepala kampung belum juga mendapatkan respons.
Lanjut Ali menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait, pihaknya akan segera membawa laporan ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Tengah maupun Kejaksaan Tinggi Lampung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Lempuyang Bandar belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon maupun lewat Whatshapp tidak berhasil, karena nomor yang bersangkutan tidak membalas wa kontak wartawan dan anggota Ormas Garuda. (Tim)
