Ormas PETIR Soroti Pemkot Metro Diduga THL Belum Digaji

METRO — Belum sepekan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan OTT dan menetapkan tersangka salah satu kepala daerah di Provinsi Lampung, Ketua DPD Ormas PETIR (Pasukan Elit Inti Rakyat) Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama, S.H., menerima aduan terkait keterlambatan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Metro. Situasi ini sekaligus memantik kekhawatiran Bayu terhadap transparansi pengelolaan APBD Kota Metro yang kini menjadi sorotan publik.

Bayu mendesak Pemkot Metro memberikan penjelasan terbuka mengenai keterlambatan pembayaran gaji THL hingga pertengahan Desember 2025. Ia menegaskan bahwa anggaran rutin seperti gaji seharusnya telah terencana dan terdistribusi dengan baik oleh Pemkot Metro.

“Apakah ini bukti kelalaian manajerial atau justru ada masalah transparansi yang selama ini ditutupi oleh Pemkot Metro,” tegasnya, Kamis (11/12/2025).

Ketua Ormas PETIR tersebut menjelaskan bahwa ratusan THL Pemkot Metro menggantungkan kebutuhan hidup pada gaji yang tak kunjung dibayarkan. Ia mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pemkot Metro kepada publik, terlebih jika pemerintah daerah dinilai menormalisasi ketidakpastian nasib pegawai kontraknya sendiri.

“Setelah laporan dan aduan muncul, apa alasan Pemkot Metro belum mengambil tindakan cepat? Apakah birokrasi sedang lumpuh atau justru pimpinan daerah tidak menganggap kesejahteraan THL sebagai prioritas di Bumi Sai Wawai yang kita cintai ini,” bebernya.

Bayu juga mengingatkan Pemkot Metro bahwa persoalan kesejahteraan THL merupakan isu yang tak boleh diabaikan. Ia menegaskan agar jangan sampai KPK RI turun tangan karena suara dan jeritan ratusan THL yang terdampak keterlambatan pembayaran gaji ini. (Tim)