Acara dimulai dari jam 1:30 WIB sampai selesai, pihak komisi 3 meminta Klarifikasi dan koordinasi atas temuan pihak Lsm Lipan terkait perubahan data pkh yang menjadi viral di media sosial, pihak Lsm Lipan diminta komisi 3 untuk menjelaskan lebih detil persoalan yang sebenarnya terjadi di lapisan masyarakat.
Acara ini di gelar di ruang Komisi 3 dprd kabupaten pesisir barat dengan pimpinan acara Mad Muhizar,SE setelah acara dibuka secara resmi Pihak pembawa acara memberikan kesempatan kepada Mayasir ketua Lsm Lipan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait perubahan data kpm pkh tersebut, karena secara umum perubahan menjadi hal yang biasa bahkan printah verifikasi validasi dilaksanakan secara berkala.
Mayasir ketua Lsm Lipan Kabupaten Pesisir Barat dengan tegas memaparkan dihadapan yang terhormat DPRD pesisir barat komisi 3 mengawali pembicaraan Ketua Lsm Lipan meminta izin bahwa penjelasannya lebih kepada prinsip prinsip kerja Lsm sebagai kontrol sosial yakni menjelaskan dugaan atas temuan dilapangan khususnya kecamatan Bangkunat dan tepatnya di desa/pekon kota jawa menjadi titik pengamatan tim lsm lipan.
Menurut Yasir ketua lsm lipan bahwa sejak lahirnya program Pkh, sudah diberi petunjuk agar data bantuan tersebut tepat sasaran, tentu mulai dari cara dan siapa siapa yang terlibat berperan dalam verifikasi serta validasi data calon kpm pkh, dikatakannya bahwa yang berperan adalah pihak Desa/Pekon,Pihak Pendamping.Pkh dan pihak Kecamatan serta.masyarakat/tokoh masyarakat, mereka akan bersama sama mencocokkan data dari kementerian sosial dengan kroscek turun lapangan juga secara bersama sama sehingga hasil.akhir nya menjadi data Valid untuk calon Kpm pkh.
Lebih jauh katanya.bahwa jika pihak desa dan pihak kecamatan tidak tau dan tidak dilibatkan, maka data tersebut patut diduga tidak.sah.dan akibatnya bisa dipastikan tidak tepat sasaran,yang layak tidak dapat bantuan, dan sebaliknya yang tidak layak justru dapat bantuan.
Masih kata Yasir dihadapan Komisi 3, jika pihak desa dan kecamatan tidak dilibatkan dalam verifikasi data sesuai aturan, artinya pihak pendamping pkh kerja sendiri, ngatur sendiri, bermain sendiri, akibatnya dugaan kangkalikong akan terjadi dengan berbagai cara guna kepentingan kelompok pribadi pendamping pkh tersebut,
Lanjut Yasir Ketua Lsm Lipan Pesisir Barat bahwa tidaklah benar jika alasan pendamping pkh selalu melempar tanggung jawab kewenangan pusat, ingat bahwa secara berkala pihak kementerian sudah memerintahkan untuk verifikasi validasi data kpm pkh kepada desa, kecamatan,pendamping pkh, bahkan libatkan tokoh tokoh masyarakat, tak lain tujuannya agar hasil data valid sehingga bantuan pkh tepat sasaran.
Kami Lsm Lipan mengajak masarakat untuk sama sama mendesak pihak pihak terkait mengambil langkah langkah nyata seperti membuka data,meminta seluruh data kpm pkh dan bantuan kemensos lainnya, serta turun lapangan guna mencocokkan kenyataan Riil di lapangan, kami menduga ada permainan besar dalam penyaluran bantuan tersebut, sampel tidak tepat sasaran sudah kami.serahkan kepada yang terhormat dprd komisi 3, ibarat kata kami menemukan bukti satu, namun seribu akan terlihat akibat permainan oknum oknum pendamping pkh tersebut. (Rls/Sahiri)
.jpg)
