Indramayu - Realisasi program pemerintah pusat sejatinya untuk kesejahteraan rakyat khusunya Kabupaten Indramayu. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos/KPM (keluarga penerima manfaat) melalui program PKH, BPNT,...dll.
(14/05/2023).
Namun, faktanya bantuan tersebut disinyalir syarat unsur NEPOTISME oleh pihak pemerintah desa. Sehingga masyarakat yang bukan pendukung salah satu calon Kades/Kuwu (kala itu) diduga banyak yang tidak diajukan sebagai penerima manfaat program tsb.
Hal itu seperti isu yang beredar di Desa Pengauban dan Desa Larangan Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
baru-baru ini.
(DN) salah seorang warga Desa Pangauban mengungkapkan bahwa dirinya layak sebagai penerima manfaat bantuan sosial itu. Mengingat, kata dia kondisi perekonomian dan status sosialnya bisa dikategorikan kelas menengah ke bawah.
"Padahal saya layak untuk mendapatkan bantuan, namun tidak pernah dapat dan saya pun sadar karna saya tidak mendukung Paslon waktu pemilihan kepala desa, Tuturnya... "
Sementara itu, Pemerintah Desa Pengauban melalui Sdr.Rojak, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan sebanyak 3 kali, namun terkait hal itu belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Dinas Sosial.
"Saya udah mengajukan 3 kali nama tersebut ke dinas sosial, tapi entah kenapa pihak dinas sosial sendiri belum ada respon & informasi sampai saat ini... Saya juga kurang tahu, kenapa...? ...Jelasnya"
Hal senada juga diungkapkan oleh (TH) warga Desa Pengauban. Dikatakannya, semua wartawan yang melihat kehidupan & rumahnya, layak untuk menerima bantuan.
Tapi faktanya, justru malah tidak pernah mendapatkan bantuan program apapun.
"Menurut banyak wartawan sih melihat rumah saya layak dapat bantuan, tapi faktanya engga pernah dapat bantuan apapun... " keluhnya, (TH) pada awak media.
Di tempat terpisah WN (warga desa larangan) juga keluhkan hal serupa, Ia menuturkan, bahwa dirinya selama ini tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah itu.
"Saya tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa, mungkin karena tidak diajukan..Ungkapnya."
Sementara itu, Kuwu Desa Larangan H. Sukarno. S. Sos ketika dikonfirmasi terkait hal itu melalui telepon WhatsApp miliknya, hingga berita ini tayang masih belum merespon.
Menanggapi hal itu, Carikin anggota FPI (Forum Peduli Indramayu) sangat menyayangkan ketika seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyatnya namun tidak membuka lebar mata dan telinganya malah kok jadi tebang pilih & syarat akan nepotisme.
"Saya minta apapun program pemerintah yang diberikan ke masyarakat jangan dijadikan ajang politik & tebang pilih, tak seharusnya mengabaikan masyarakat yang tidak memilih kalian.
Orang yang tidak memilih itu sebagian mendukung suatu kemenangan, karena tidak mungkin meraih kemenangan kalo tidak ada yang kalah, Ingat itu..!
Kami yang tergabung dalam Forum Peduli Indramayu (FPI) akan mengawasi kinerja pemerintahan Desa Pengauban dan Desa Larangan, baik pada program bantuan sosial maupun penggunaan Dana Desa nya...dengan nada tegas... Pungkasnya... Carikin."
(Bg Je*)
