Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dihadapan seluruh peserta Rapat yang dihadiri oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mewakili 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Wakil Gubernur Jihan menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini menjadi bagian yang penting bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai tim yang strategis dalam melakukan rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
"Dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan kita harus sama-sama melakukan tahap kesepemahaman, bahwa tim ini perlu kerja-kerja yang tidak hanya bisnis _as usual_ tetapi memang kerja cepat," ungkap Jihan.
Lebih lanjut, Jihan menuturkan bahwa kemiskinan di Provinsi Lampung memang mengalami penurunan secara bertahap, tetapi bukan angka yang bertahap jalannya pelan yang diinginkan, akan tetapi angka yang cepat untuk turun sampai angka kemiskinan ekstrem menjadi nol di Provinsi Lampung.
Kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan, diperlukan kebijakan yang inklusif dan intervensi yang tepat sasaran sehingga upaya yang dilakukan bisa semakin efektif, dan semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa koordinasi yang baik antara semua kabupaten dan kota dan juga Provinsi Lampung.
"Karena itu kita perlu menyamakan arah dan langkah kita dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Lampung agar Selaras dan tepat sasaran," ucapnya.
Jihan menegaskan bahwa angka kemiskinan yang masih ada harus menjadi pengingat bahwa perjalanan belum selesai dalam menuntaskan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat dan setiap program yang diluncurkan benar-benar harus menyentuh secara langsung masyarakat miskin dan memberi peluang untuk berkembang.
Perencanaan agar semakin matang, strategis dan berbasis data yang lebih akurat melalui optimalisasi secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi tiga fokus utama yaitu :
1. Menekan pengeluaran dari masyarakat,
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Ketiga pendekatan tersebut adalah upaya pengentasan kemiskinan yang penting kita lakukan secara sinergi dan simultan antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota," ungkap Jihan.
Setiap program dan kebijakan harus dapat menyentuh akar permasalahan dari setiap lokus sasaran program pengentasan kemiskinan. Menurut Jihan program tersebut harus bisa menyesuaikan dengan strategi melalui pendekatan yang tepat, selain itu masih tingginya kemiskinan antara lain disebabkan belum optimalnya pengelolaan potensi daerah.
Program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung "Desaku Maju" diharapkan dapat menjadi stimulus yang baik dalam memetakan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan potensi daerah yang baik, sehingga integrasi dari program "Desaku Maju" itu dapat berjalan dan ekosistemnya dapat bertumbuh.
"Salah satu program unggulan yang saya Sebutkan program "Desaku Maju" yaitu menjadi payung program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan berbasis desa, dan dengan pendekatan program terpadu ini kita berharap pengentasan kemiskinan akan semakin efektif," ungkapnya.
Wakil Gubernur Lampung berharap agar kabupaten/kota dapat benar-benar mengadopsi, mengembangkan program "Desaku Maju", menginovasikan, meniru, memodifikasi program tersebut, mengembangkannya dengan baik sehingga potensi daerahnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
"Saya berharap sekali lagi, tim ini dapat menjadi tim yang strategis membersamai program-program Pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kota, dan dapat berhasil mengentaskan kemiskinan yang ada di provinsi Lampung," ucapnya.
Diakhir Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menekankan agar melalui rapat Koordinasi ini dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketetapan sasaran dan integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat.
Rapat koordinasi juga diisi dengan paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Dr. Ahmadriswan Nasution, S.Si., M.T. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)
